JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti serius realisasi penyerapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) yang masih rendah hingga kuartal III 2025. Data per 30 September 2025 menunjukkan bahwa belanja K/L baru mencapai Rp 800,9 triliun, atau 62,8 persen dari total proyeksi Rp 1.275,6 triliun. Kondisi ini memicu perhatian, terutama pada K/L dengan anggaran besar seperti Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian, yang serapannya tercatat masih di bawah 50 persen.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara, dalam Taklimat Media APBN KiTa Edisi Oktober 2025, secara spesifik menyebutkan bahwa BGN menunjukkan kinerja penyerapan terendah di antara seluruh K/L. Dengan realisasi hanya Rp 19,7 triliun atau 16,9 persen dari total pagu Rp 116,6 triliun, rendahnya serapan ini menjadi sorotan tajam mengingat BGN mengemban program strategis vital untuk peningkatan kualitas gizi masyarakat. Sementara itu, Kementerian PU baru merealisasikan Rp 41,3 triliun (48,2 persen) dari Rp 85,7 triliun, dan Kementerian Pertanian juga menghadapi tantangan serupa dengan penyerapan Rp 9 triliun atau 32,8 persen dari alokasi Rp 27,3 triliun.
Menanggapi situasi ini, Kemenkeu secara gencar mendorong seluruh K/L untuk segera mengakselerasi pelaksanaan kegiatan mereka pada kuartal IV. Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja K/L memiliki peran krusial sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di sisa tahun 2025, sembari tetap menjaga efisiensi dan akuntabilitas dalam setiap proses belanja.
Pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan proyek dan pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran berjalan optimal. Selain itu, K/L diminta untuk memperkuat sistem monitoring penggunaan dana serta memastikan percepatan pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menutup kesenjangan realisasi anggaran yang masih signifikan.
Di sisi lain, beberapa K/L berhasil menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang impresif hingga akhir September. Kementerian Keuangan sendiri memimpin dengan serapan Rp 63,1 triliun atau 88,3 persen. Diikuti oleh Mahkamah Agung (MA) dengan Rp 9,5 triliun (76,5 persen), Kementerian Agama (Kemenag) Rp 52,5 triliun (75,2 persen), serta Kementerian Sosial (Kemensos) Rp 59 triliun (74,2 persen). Polri juga mencatat realisasi tinggi Rp 103 triliun (74,3 persen), dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp 62,8 triliun (73 persen).
Realisasi penyerapan anggaran yang cukup baik juga ditorehkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) sebesar Rp 167,1 triliun (67,5 persen), Kemendiktisaintek Rp 36,8 triliun (69,4 persen), dan Kemendikdasmen Rp 31,4 triliun (66,8 persen). Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat Rp 13,6 triliun (58,8 persen), Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Rp 13,4 triliun (55,8 persen), serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rp 9,8 triliun (65 persen). Dengan sisa anggaran sekitar Rp 474,7 triliun, pemerintah menargetkan optimalisasi serapan dana ini sebelum akhir tahun anggaran 2025 demi menjaga momentum ekonomi nasional.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyoroti rendahnya penyerapan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) hingga kuartal III 2025, yang baru mencapai 62,8% dari total proyeksi. Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan Kementerian Pertanian menjadi perhatian utama karena serapan anggaran mereka masih di bawah 50%. Kemenkeu mendorong K/L untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan di kuartal IV sebagai upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi.
BGN menjadi K/L dengan kinerja penyerapan terendah, hanya 16,9% dari pagu anggaran, sementara Kementerian PU dan Kementerian Pertanian juga menghadapi tantangan serupa. Kemenkeu menekankan pentingnya percepatan proyek, pengadaan barang dan jasa, serta penguatan sistem monitoring penggunaan dana. Beberapa K/L seperti Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, dan Kementerian Agama mencatatkan kinerja penyerapan anggaran yang lebih baik.