Survei IPO: 81% Publik Percaya Prabowo Setelah 1 Tahun Memimpin

Sebuah survei terbaru dari Indonesia Political Opinion (IPO) mengungkapkan tingkat kepercayaan publik yang sangat tinggi terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mencapai angka impresif 81%. Studi ini, yang melibatkan 1.200 responden dari seluruh penjuru Indonesia, dilaksanakan pada periode 9-17 Oktober 2025 menggunakan metode Primary Sampling Unit (PSU), menawarkan gambaran komprehensif mengenai sentimen masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo.

Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah, menjelaskan bahwa capaian 81% ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan solidnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan dan arah pemerintahan Prabowo. “Tingkat kepercayaan publik pada kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencapai 81%. Dengan kondisi angka yang demikian, situasi publik dan pemerintahan kita mestinya dalam situasi yang solid, artinya karena publiknya percaya, dipastikan akan mendukung kebijakan pemerintah,” ungkap Dedi saat memaparkan temuan survei IPO di Jakarta Pusat pada Selasa (21/10). Angka ini, menurut Dedi, secara jelas menegaskan restu masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang sedang berjalan. Selain mengukur kepercayaan, survei IPO juga menggali tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto, di mana 16% responden merasa sangat puas, 51% puas, dan 19% cukup puas.

Dedi Kurnia Syah menilai bahwa tingkat kepuasan publik ini tergolong sangat tinggi, terlebih mengingat ini adalah masa satu tahun pertama pemerintahan Prabowo. “Dalam satu tahun pertama, kita bisa menyaksikan ada beberapa adaptasi seperti perubahan-perubahan kabinet, termasuk juga implementasi kebijakan-kebijakan baru yang betul-betul baru. Tidak melanjutkan kebijakan yang lama, lalu kemudian sudah mendapatkan respons positif,” jelasnya. Faktor-faktor yang menunjang kepuasan tersebut, menurut Dedi, meliputi citra Presiden Prabowo Subianto yang dianggap tegas dan berwibawa, keberpihakan terhadap masyarakat, pengalaman luas di pemerintahan, serta inisiatif meluncurkan berbagai program sosial. Dari sekian banyak program tersebut, program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut-sebut sebagai alasan dominan yang mendorong kepuasan publik. “Secara politik, saya kira MBG berperan untuk meningkatkan kesadaran publik terkait dengan kinerja presiden,” imbuh Dedi.

Namun, gambaran berbeda terlihat pada tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang secara signifikan lebih rendah. Hanya 2% responden yang menyatakan sangat puas dan 27% puas, menunjukkan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan Presiden Prabowo.

Ekonomi dan Keamanan Nasional Dinilai Membaik

Lebih lanjut, survei IPO menyoroti optimisme publik yang meningkat terhadap kondisi ekonomi nasional. Sebanyak 73% masyarakat menilai situasi ekonomi secara nasional berada dalam kondisi yang baik, dengan mayoritas merasakan dampak positifnya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Angka yang lebih mencolok terlihat di pedesaan, di mana 85% responden menyatakan kondisi ekonomi membaik—sebuah lompatan signifikan dari 46% pada November 2024. Dedi mengaitkan perbaikan ini dengan implementasi program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan peningkatan anggaran dana desa, yang secara langsung menyentuh sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Tidak hanya sektor ekonomi, sektor penegakan hukum dan keamanan nasional juga menerima penilaian positif dari publik. “Tren opini positif mencapai 80% menyatakan kondisi penegakan hukum dalam situasi yang baik,” papar Dedi. Sementara itu, untuk kondisi keamanan nasional, 5% responden menyatakan sangat baik, 44% baik, dan 28% cukup, dengan total 77% responden menilai tren keamanan berada dalam situasi yang positif. Kendati demikian, persepsi terhadap upaya pemberantasan korupsi masih menunjukkan stagnasi, dengan 41% responden menilai baik dan 20% menilai cukup.

Susunan Kabinet Merah Putih Positif, Menkeu Purbaya dan Seskab Teddy Tertinggi

Dalam temuan lain, IPO mencatat bahwa 42% responden menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia berjalan sangat baik atau baik, sementara 38% menganggap cukup. Yang menarik, 61% publik memberikan penilaian positif terhadap formasi Kabinet Merah Putih yang dibentuk oleh Presiden Prabowo. Mayoritas responden meyakini bahwa kabinet ini diisi oleh figur-figur yang loyal, profesional, dan berpengalaman. “Artinya secara confirm mendapat dukungan yang tinggi,” ujar Dedi. Rinciannya, 23% melihat kabinet diisi tokoh loyal dan setia pada presiden, 17% percaya menteri berasal dari kalangan profesional, dan 15% menyatakan menteri sudah berpengalaman di pemerintahan.

Survei ini juga menganalisis tingkat popularitas dan kinerja para menteri dalam Kabinet Prabowo. Hasilnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menempati peringkat teratas sebagai pejabat dengan persepsi kinerja terbaik, dengan 17,5% responden. Ia diikuti oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, yang mendapatkan 15,1%. Sementara itu, di kategori menteri koordinator, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan paling menonjol dengan 24,2% responden menilai kinerjanya terbaik.

Minta Turunkan Harga Sembako dan Reshuffle Sejumlah Menteri

Meskipun tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo secara keseluruhan tinggi, aspirasi untuk perombakan kabinet (reshuffle) tetap signifikan. Sebanyak 68% responden menyatakan perlunya reshuffle kabinet. Beberapa nama menteri yang secara spesifik disebut layak diganti oleh publik termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardhana, dan Menteri HAM Natalius Pigai. Dedi menegaskan, “Keinginan reshuffle bagi publik cukup besar. Bahkan tokoh-tokohnya pun disebutkan, misalnya, menginginkan agar Menteri Pariwisata diganti, Menteri Kehutanan diganti, termasuk Menteri ATR/BPN.” Di samping itu, publik juga memiliki prioritas lain: 26,1% berharap pemerintah berfokus pada penurunan harga sembako, diikuti oleh pemberantasan pungli dan korupsi (17%), serta penyediaan lapangan kerja (11%).

Penilaian terhadap Lembaga Publik dan Partai Politik

Dalam analisisnya, survei IPO turut menguji tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai lembaga negara. Hasilnya menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia menjadi lembaga yang paling dipercaya dengan angka fantastis 95,2%, diikuti oleh Basarnas (86,3%) dan TNI (84,5%) di posisi ketiga. Berbanding terbalik, Kepolisian RI hanya dipercaya oleh 30,5% responden, sedikit di atas DPR (30,3%), sementara partai politik menempati posisi terendah dengan tingkat kepercayaan hanya 23,1%.

Menyinggung elektabilitas partai politik, Partai Gerindra kokoh di posisi teratas dengan 33,5%, jauh meninggalkan PDIP yang memperoleh 16,4%, dan Partai Golkar dengan 9,1%.

Metode Survei

Survei IPO ini diselenggarakan pada 9-17 Oktober 2025, melibatkan 1.200 responden yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Dengan menerapkan metode Primary Sampling Unit (PSU), sampel dipilih dari kelurahan/desa tertentu. Selanjutnya, lima rukun tetangga (RT) dipilih secara acak dari setiap kelurahan/desa, diikuti dengan pemilihan dua keluarga dari setiap RT. Dari setiap keluarga, satu responden dipilih secara acak, dengan kriteria usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Keseimbangan gender responden dijaga ketat dengan perbandingan 50% laki-laki dan 50% perempuan. Proses pemilihan responden menggunakan random kish grid paper untuk meminimalkan bias surveyor. Metode ini menjamin margin of error sebesar 2,9% dengan tingkat akurasi data 95%, serta menggunakan teknik stratified multistage random sampling (SMRS) untuk representasi yang akurat.

Ringkasan

Survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo Subianto mencapai 81% setelah satu tahun kepemimpinan. Survei yang melibatkan 1.200 responden ini juga mengungkap kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo, didukung oleh citra tegas, keberpihakan pada masyarakat, dan program Makan Bergizi Gratis. Meskipun demikian, tingkat kepuasan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lebih rendah.

Publik juga menunjukkan optimisme terhadap ekonomi dan keamanan nasional, namun terdapat aspirasi untuk reshuffle kabinet dan fokus pada penurunan harga sembako, pemberantasan pungli, dan penyediaan lapangan kerja. Survei juga mencatat kepercayaan tertinggi pada Presiden RI (95,2%), sementara partai politik memiliki tingkat kepercayaan terendah (23,1%). Gerindra unggul dalam elektabilitas partai politik dengan 33,5%.