JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyoroti peran krusial teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam memperkuat fondasi sistem keuangan digital Tanah Air. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, menegaskan bahwa penerapan AI kini menjadi keharusan, terutama untuk mengoptimalkan sistem deteksi kecurangan (fraud detection system) yang kian mendesak di tengah maraknya kejahatan digital, termasuk praktik judi online (judol).
Dalam forum FEKDI & IFSE 2025 di Jakarta, Sabtu (1/11/2025), Juda Agung menyoroti kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Menurutnya, AI memiliki kapabilitas unik untuk mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara real-time. Kemampuan ini memungkinkan deteksi indikasi penipuan digital yang jauh lebih cepat dan akurat dibandingkan metode konvensional, menjadi benteng vital di era transaksi tanpa batas.
Menyadari urgensi ini, BI tidak bergerak sendiri. Juda mengungkapkan adanya sinergi erat dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk secara kolektif menanggulangi kasus fraud di sektor keuangan digital. Peringatan juga datang dari dinamika regional; pelarangan judi online di Filipina berpotensi menggeser para pelaku ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, menuntut kewaspadaan ekstra dari semua pihak.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Departemen Pengembangan dan Inovasi Digital BI, Endang Trianti, menegaskan bahwa kejahatan penipuan beroperasi melalui jaringan yang canggih dan memanfaatkan kecepatan network. Oleh karena itu, menurut Endang, upaya memerangi fraud pun harus dilakukan dengan pendekatan berbasis network yang terintegrasi, memperkuat sistem keuangan digital secara menyeluruh dari segala sisi.
Namun, peran AI melampaui sekadar pertahanan. Juda Agung juga melihat potensi besar teknologi ini dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Ia menggambarkan AI bukan sebagai robot pengganti manusia, melainkan sebagai “asisten yang sangat pintar dan pengertian akan kebutuhan penggunanya”, membuka jalan bagi inovasi layanan keuangan yang lebih personal dan mudah diakses.
Juda menjelaskan bagaimana AI dapat mengolah jejak digital dari setiap transaksi keuangan, khususnya yang tercipta melalui penggunaan sistem pembayaran digital seperti QRIS. Data berharga ini kemudian diubah menjadi basis untuk alternative credit scoring, sebuah metode penilaian kelayakan kredit yang inovatif. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang aktif menggunakan QRIS akan meninggalkan rekam jejak digital tentang pemasukan, pengeluaran, tabungan, hingga jumlah pelanggan, yang semuanya dapat dianalisis AI untuk mempermudah akses ke pinjaman bank atau fintech lending.
Langkah strategis ini sejalan dengan arah kebijakan BI dalam mengakselerasi transformasi digital sistem pembayaran dan memperluas cakupan inklusi keuangan. Juda menegaskan bahwa digitalisasi yang inklusif bukan semata tentang teknologi paling canggih atau algoritma paling mutakhir. Sebaliknya, yang terpenting adalah memastikan teknologi digitalisasi keuangan “menyentuh hidup masyarakat paling membutuhkan”, menekankan perlunya “right-tech” atau teknologi tepat guna, bukan hanya “high-tech“.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) menekankan pentingnya pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat sistem keuangan digital, terutama dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan digital seperti judi online dan penipuan. AI memiliki kemampuan untuk mengenali pola transaksi mencurigakan dan menganalisis perilaku pengguna secara *real-time*, sehingga memungkinkan deteksi dini dan akurat terhadap indikasi penipuan.
Selain untuk pertahanan dari kejahatan digital, BI juga melihat potensi AI dalam mendorong inklusi keuangan yang lebih luas. Data transaksi digital, seperti yang dihasilkan dari penggunaan QRIS, dapat diolah oleh AI menjadi *alternative credit scoring*, yang mempermudah akses pinjaman bagi pelaku UMKM. BI menekankan pentingnya “right-tech” atau teknologi tepat guna dalam digitalisasi keuangan agar benar-benar menyentuh masyarakat yang paling membutuhkan.