Manokwari — Kabar gembira bagi masyarakat Papua Barat dan Papua Barat Daya! Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi membuka kantor perwakilan provinsi di Manokwari. Langkah ini menandai komitmen OJK untuk lebih dekat dengan masyarakat, dengan tujuan utama memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta sektor produktif di daerah, dan yang tak kalah penting, meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, menyampaikan langsung kabar ini dalam sambutannya pada acara peresmian yang berlangsung meriah di Manokwari, Jumat lalu. Ia menekankan bahwa kehadiran OJK di daerah bukan hanya sekadar perpanjangan tangan dari pusat. Lebih dari itu, OJK di daerah adalah ujung tombak yang bertugas mengeksekusi kebijakan dan memastikan inklusi keuangan benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Kehadiran kantor OJK di Manokwari juga diharapkan dapat memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah, para pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan di wilayah Indonesia Timur. Dengan koordinasi yang lebih baik, diharapkan berbagai program dan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Lebih lanjut, kehadiran OJK di dua provinsi ini diharapkan dapat mengoptimalkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan. Hal ini tentu akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga jasa keuangan yang beroperasi di Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Gubernur Papua Barat Daya, Dominggus, menyambut baik kehadiran OJK ini. Ia meyakini bahwa OJK dapat memainkan peran besar dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui program kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). “Atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat Papua Barat, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada OJK atas komitmen nyata untuk mendorong perkembangan perekonomian dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Papua Barat,” ungkap Dominggus dengan penuh apresiasi.
Acara peresmian ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Anggota DPD RI Provinsi Papua Barat Pdt. Mamberob Yosephus Rumakiek, serta perwakilan Forkompinda dan pimpinan lembaga jasa keuangan di wilayah Papua Barat.
Peran Strategis Kantor OJK di Papua
Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya kini dipimpin oleh Budi Rahman selaku Kepala OJK. Beliau bertanggung jawab penuh atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di wilayah yang meliputi satu kota dan 12 kabupaten. Wilayah kerja tersebut mencakup Kota Sorong, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Pegunungan Arfak, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Tambrauw.
Data hingga November 2025 mencatat bahwa jumlah lembaga jasa keuangan di bidang Perbankan di wilayah Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mencapai 178 Kantor Cabang Bank Umum Konvensional dan 6 Bank Perekonomian Rakyat.
Selain itu, terdapat 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank yang beroperasi di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya. Rinciannya terdiri dari 18 jaringan kantor sektor Pasar Modal, serta 56 jaringan kantor sektor Perasuransian, Perusahaan Pergadaian, dan Permodalan Nasional Madani. Kehadiran lembaga-lembaga ini menunjukkan geliat aktivitas ekonomi dan potensi besar yang dimiliki oleh Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Ringkasan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi membuka kantor perwakilan di Manokwari, Papua Barat, untuk memperkuat literasi keuangan, mendorong pembiayaan UMKM, dan meningkatkan perlindungan konsumen jasa keuangan di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Kehadiran OJK diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta mengoptimalkan pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan.
Kantor OJK Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dipimpin oleh Budi Rahman dan bertanggung jawab atas pengawasan dan pengembangan sektor jasa keuangan di 1 kota dan 12 kabupaten. Data mencatat adanya 178 kantor cabang bank umum konvensional dan 6 bank perekonomian rakyat, serta 74 jaringan kantor lembaga jasa keuangan nonbank di wilayah tersebut, menandakan potensi ekonomi yang besar.