Penyaluran anggaran negara mulai menunjukkan hasil dalam pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatra. Pemerintah mengalokasikan dana besar untuk menangani dampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, seiring pengerahan TNI, Polri, BNPB, serta dukungan relawan dan masyarakat.
Alokasi anggaran tersebut mencakup Rp268 miliar Dana Kemasyarakatan Presiden yang disalurkan ke tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota, Rp1,6 triliun Dana Siap Pakai BNPB dari total cadangan bencana APBN 2025 sebesar Rp5 triliun, serta dukungan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,25 triliun pada 2025 dan Rp43,8 triliun pada 2026. Pemerintah juga menambah pembiayaan melalui pooling fund BPDLH sebesar Rp250,4 miliar. Data tersebut sampai dengan 19 Desember 2025.
Seiring pembiayaan dan mobilisasi sumber daya tersebut, progres pemulihan infrastruktur mulai terlihat. Sebanyak 81% jalan nasional di wilayah terdampak kembali berfungsi, dengan rincian 26 dari 38 ruas di Aceh, 10 dari 12 ruas di Sumatra Utara, serta 29 dari 30 ruas di Sumatra Barat.
Selain itu, 14 dari total 33 jembatan nasional yang rusak telah kembali fungsional. Pulihnya akses darat mencakup sejumlah jalur vital seperti Takengon–Bener Meriah, Sikalau–Lembah Melintang, Sawah Suduik–Koto Hilalang, Solok–Nagari Paninggahan, hingga Padang Mantuang–Kayu Tanam, yang berperan penting dalam distribusi logistik dan aktivitas ekonomi warga.
Pemulihan juga menyasar layanan publik esensial. Sejumlah rumah sakit daerah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi. Di antaranya RSUD Muda Sedia dan RSUD Datu Beru di Aceh Tengah, RSUD Pidie Jaya dan RSUD Mukhtar Hasbi di Aceh Utara, RSUD Langsa, RSUD Zubir Mahmud, dan RSUD SAAS di Aceh Timur, serta RSUD Muyang Kute dan RSUD Tanjung Pura.
Berfungsinya kembali fasilitas kesehatan tersebut menjadi penopang utama layanan medis bagi masyarakat, sekaligus menandai percepatan pemulihan infrastruktur dasar pascabencana di Sumatera.