Ifonti.com – , BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana melepas saham di Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang mencapai sekitar 80 persen dan telah ditawarkan kepada pemerintah pusat. Ia juga menginginkan agar saham Bandara Kertajati tersebut ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara.
“Ya, yang pasti setelah sekian banyak upaya yang dilakukan, Pak Gubernur mengambil sikap dan berkomunikasi dengan Pak Presiden terkait pemanfaatan atau pengelolaan Kertajati oleh pemerintah pusat. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan untuk pertahanan,” ucap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi saat dihubungi, Rabu (14/1/2026).
Ia menuturkan pelepasan saham Bandara Kertajati dapat ditukar dengan saham Bandara Husein Sastranegara. Dedi mengatakan pelepasan saham dilakukan mengingat kapasitas fiskal daerah yang terbatas.
Selain itu, ia menyebut dana transfer ke daerah mengalami penurunan, termasuk adanya beban utang dan piutang. Potensi pajak di Jawa Barat pun dinilai masih sangat bergantung pada pajak kendaraan.
“Jadi Pak Gubernur mencoba mengambil langkah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat atau bahkan menyerahkan pengelolaan kepada pemerintah pusat,” ujar dia.
Ia menyebutkan, apabila pemerintah pusat meminta pelepasan seluruh saham, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terbuka terhadap opsi tersebut. Namun demikian, saham milik Pemprov Jawa Barat dapat dialihkan ke Bandara Husein Sastranegara.
Selain persoalan fiskal, Dedi menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan langsung dalam urusan penerbangan. Meski demikian, daerah tetap memiliki ruang untuk berinvestasi melalui kepemilikan saham.
Dedi mengatakan pihaknya akan menggelar rapat internal pada Kamis (15/1/2026) untuk membahas rencana pelepasan saham Bandara Kertajati. Dalam rapat tersebut juga akan dibahas saham yang diinginkan di Bandara Husein Sastranegara.
Ia menambahkan, saat ini Pemprov Jawa Barat masih memberikan penyertaan modal kepada Bandara Kertajati sebesar Rp 100 miliar dalam APBD 2026. Namun, pihaknya belum dapat memastikan apakah penyertaan modal akan dilanjutkan pada 2027.
“Nah, itu tergantung nanti konsep pelepasan atau pertukaran saham ini berjalan dengan baik atau tidak pada tahun ini, sehingga akan berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran 2027,” kata dia.