Ifonti.com BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) berwacana untuk melepas saham Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kertajati, Majalengka.
Pelepasan saham itu dilakukan melalui skema pertukaran kepemilikan (swap share) dengan pemerintah pusat.
Rencana ini mendapatkan dukungan dari Bupati Majalengka Eman Suherman.
Eman menyatakan dukungannya terhadap rencana pengelolaan BIJB oleh pemerintah pusat.
Menurut Eman, langkah tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Majalengka dan pengembangan kawasan Rebana ke depan.
“Ini akan berdampak juga terhadap kemajuan ekonomi dan ancang-ancang Rebana ke depan. Sejak dulu saya berharap BIJB bisa ramai dan dikelola secara optimal,” kata Eman di Pendopo Majalengka Jumat (23/1/2026).
Harapan Pengelolaan oleh Angkasa Pura
Eman menilai, pengelolaan BIJB akan lebih optimal apabila diserahkan kepada operator bandara yang memiliki pengalaman dan jaringan luas, seperti Angkasa Pura.
“Mereka tahu jumlah pesawat di mana, keramaian di mana, dan kebutuhan maskapai seperti apa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu kendala BIJB selama ini adalah pola pengelolaan yang masih terbatas melalui kerja sama operasional (KSO).
Skema tersebut dinilai belum mampu memaksimalkan potensi bandara.
“Kerja sama operasional itu sangat terbatas. Boleh jadi karena itu pengelolaannya belum maksimal,” katanya.
Menjadi Bagian Pusat Pertahanan Nasional
Menurut Eman, rencana pengambilalihan BIJB oleh pemerintah pusat bukan berarti Pemerintah Provinsi Jawa Barat melepas tanggung jawab, melainkan langkah agar bandara dapat beroperasi lebih maksimal.
Ia menyebut Presiden telah menyetujui BIJB untuk diarahkan sebagai bagian dari pusat pertahanan nasional.
“Bukan angkat tangan, tapi supaya BIJB bisa berjalan maksimal. Setelah disetujui menjadi pusat pertahanan nasional, pembiayaan dan pengelolaan akan dilakukan secara bertahap,” jelasnya.
Skema Kerja Sama Pemanfaatan
Selain itu, Eman mengungkapkan, pihak Angkasa Pura telah menyatakan kesiapan untuk mengambil alih pengelolaan BIJB melalui skema kerja sama pemanfaatan, bukan lagi KSO.
“Kalau kerja sama pemanfaatan, operasional dan pembiayaan dilakukan sepenuhnya oleh Angkasa Pura. Dampaknya akan terasa karena bandara akan lebih ramai,” katanya.
Ia optimistis, meningkatnya aktivitas BIJB akan memicu efek berantai bagi Majalengka.
“Ketika bandara ramai, ekonomi di sekitarnya pasti ikut bergerak,” pungkas Eman.
Ketika saham BIJB dilepaskan ke pemerintah pusat, Pemprov Jabar mengincar kepemilikan saham Bandara Husein Sastranegara sebagai kompensasi. (*)