Kontroversi seputar dugaan aliran dana pemerintah untuk film animasi “Merah Putih: One for All” akhirnya terjawab. Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, dengan tegas membantah keterlibatan anggaran negara sepeser pun dalam proyek film tersebut. Ia menyatakan bahwa kementeriannya hanya memberikan masukan substantif sebelum film itu tayang, bukan dukungan finansial.
Teuku Riefky Harsya, yang menyampaikan klarifikasinya di Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu (17/8), menjelaskan bahwa evaluasi dan masukan teknis diberikan oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar. Menurutnya, Irene telah berdiskusi intensif dengan para pembuat film “Merah Putih: One for All” untuk memberikan arahan pemerintah. Meski demikian, Teuku menekankan bahwa keputusan penayangan film di bioskop sepenuhnya berada di tangan manajemen bioskop, bukan campur tangan kementerian.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif tersebut juga menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Setiap individu memiliki kesempatan luas untuk menghasilkan karya inovatif dari proses kreatif mereka, namun Teuku berharap agar produk akhir yang dihasilkan harus senantiasa meningkat kualitasnya agar mampu bersaing.
Sebelumnya, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar, mengakui pernah mengadakan audiensi dengan tim produksi film animasi “Merah Putih: One For All”. Pertemuan tersebut, menurut Irene, murni bertujuan untuk memberikan masukan konstruktif. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya pada Senin (11/8), Irene mengungkapkan apresiasinya atas penayangan film animasi ini menjelang HUT ke-80 RI. Ia menegaskan kebebasan setiap pejuang ekonomi kreatif untuk memamerkan karyanya, selama memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
“Saya menyampaikan beberapa masukan, termasuk teknis terkait cerita, karakter looks and feels, trailer, dan lain-lain. Ini selalu saya lakukan di setiap audiensi dengan semua pihak,” ujar Irene, menjelaskan rincian bantuannya. Pendekatan ini menunjukkan komitmen kementerian dalam mendukung pengembangan kualitas industri kreatif tanpa perlu intervensi keuangan langsung.
Sementara itu, Produser film “Merah Putih: One For All”, Toto Soegriwo, dengan keras membantah tuduhan aliran dana pemerintah sebesar Rp 6,7 miliar yang santer beredar. Ia juga menyuarakan keluhannya atas banyaknya tuduhan dan hujatan yang dialamatkan netizen kepadanya. Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui akun media sosial X miliknya pada Senin (11/8), Toto Soegriwo menegaskan, “Saya, Toto Soegriwo selaku produser, dengan tegas mengatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah keji.” Ia menambahkan bahwa dirinya tidak pernah menerima satu rupiah pun dari pemerintah maupun terlibat dalam tindakan korupsi.
Ringkasan
Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, membantah adanya aliran dana pemerintah untuk film animasi “Merah Putih: One for All”. Kementerian hanya memberikan masukan substantif sebelum penayangan, melalui evaluasi dan masukan teknis dari Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Irene Umar. Teuku Riefky menegaskan bahwa keputusan penayangan film sepenuhnya ada di tangan manajemen bioskop, bukan campur tangan kementerian.
Produser film, Toto Soegriwo, juga membantah tuduhan penerimaan dana pemerintah sebesar Rp 6,7 miliar. Ia menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah. Irene Umar mengakui adanya audiensi dengan tim produksi film untuk memberikan masukan konstruktif, demi mendukung pengembangan kualitas industri kreatif tanpa intervensi keuangan langsung.