Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, memastikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan efektivitas penyaluran perlindungan sosial atau perlinsos. Pada tahun depan, bantuan ini dijanjikan akan semakin tepat sasaran, berkat implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai fondasi utama pendistribusian.
Saifullah optimis bahwa anggaran perlindungan sosial di kementeriannya akan menjadi lebih efisien di tahun mendatang karena telah berbasis data yang terpadu. Ia juga menjelaskan bahwa total anggaran perlindungan sosial yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Nota Keuangan pada Jumat (15/8) merupakan gabungan dari seluruh alokasi sosial di berbagai kementerian dan lembaga. Secara khusus, Saifullah menambahkan, “Anggaran perlindungan sosial yang melalui Kemensos pada 2026 sama dengan tahun ini. Sebab, data penerima manfaat pada tahun depan akan sama seperti tahun ini,” ungkapnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (17/8).
Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa total anggaran perlindungan sosial nasional untuk tahun depan akan meningkat sebesar 8,6% secara tahunan, mencapai angka Rp 508,2 triliun. Mayoritas dari alokasi ini, yaitu sekitar 62% atau senilai Rp 315,5 triliun, akan difokuskan untuk program pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Ini menunjukkan prioritas pemerintah dalam memastikan kebutuhan fundamental terpenuhi.
Dari kelompok kebutuhan dasar, bagian terbesar didominasi oleh subsidi energi yang mencapai Rp 210,1 triliun. Dana vital ini dialokasikan untuk mensubsidi kebutuhan energi masyarakat, meliputi bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan LPG 3 kilogram, yang merupakan komponen esensial dalam kehidupan sehari-hari. Saifullah menegaskan bahwa perencanaan anggaran perlindungan sosial ini telah disesuaikan secara cermat dengan kebutuhan riil masyarakat berdasarkan data yang ada. Bantuan dan subsidi ini secara spesifik akan dinikmati oleh 40% masyarakat dengan penghasilan terendah, memastikan bantuan sampai kepada mereka yang paling membutuhkan.
Pentingnya data kembali ditekankan oleh Saifullah. “Dalam rangka penyaluran subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran, maka kata kunci pertama adalah data. Pemerintah di berbagai tingkat selama ini memiliki data sendiri-sendiri. Penggunaan DTSEN akan menjadi fokus pemerintah pada masa yang akan datang,” tegasnya. Hal ini menjadi kunci utama untuk mengatasi masalah tumpang tindih atau salah sasaran dalam penyaluran bantuan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, sebelumnya juga menyampaikan rencana pemerintah untuk meningkatkan akurasi penerima bantuan sosial melalui optimalisasi pemanfaatan DTSEN. Langkah ini menjadi krusial mengingat besarnya alokasi dana untuk program strategis seperti Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp 28,7 triliun dan Program Kartu Sembako sebesar Rp 43,8 triliun. Akurasi data akan memastikan setiap rupiah anggaran terpakai secara efektif.
Selain program-program tersebut, kelompok anggaran bantuan sosial lain yang memiliki nilai signifikan adalah subsidi BPJS Kesehatan, dengan alokasi Rp 69 triliun. Subsidi ini dirancang untuk menjangkau 96,8 juta masyarakat yang belum mampu membayar iuran dan 49,6 juta jiwa yang memerlukan bantuan untuk menutupi iuran BPJS Kesehatan mereka. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjamin akses kesehatan yang merata.
Dalam rincian lebih lanjut, Sri Mulyani menambahkan, “Subsidi energi tahun depan adalah Rp 210,1 triliun, sementara subsidi non-energi seperti subsidi transportasi dan subsidi air senilai Rp 17,4 triliun. Adapun bantuan langsung tunai (BLT) tahun depan akan diberikan senilai Rp 6,5 triliun bagi 1,8 juta keluarga penerima manfaat,” ujar Sri Mulyani di kantornya, Jumat (15/8). Penjelasan ini memberikan gambaran komprehensif mengenai struktur anggaran perlindungan sosial yang akan datang, yang dirancang untuk mendukung berbagai lapisan masyarakat melalui berbagai program subsidi dan bantuan.
Ringkasan
Pemerintah berkomitmen meningkatkan efektivitas penyaluran perlindungan sosial (perlinsos) melalui implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai fondasi utama. Menteri Sosial meyakini anggaran perlinsos akan lebih efisien karena berbasis data terpadu. Total anggaran perlindungan sosial nasional tahun depan meningkat 8,6% menjadi Rp 508,2 triliun, dengan mayoritas dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Subsidi energi mendominasi alokasi kebutuhan dasar dengan Rp 210,1 triliun untuk BBM, listrik, dan LPG 3 kg, yang ditujukan bagi 40% masyarakat berpenghasilan terendah. Pemerintah menekankan pentingnya data dalam penyaluran subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran. Selain subsidi energi, terdapat pula alokasi signifikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan subsidi BPJS Kesehatan, serta bantuan langsung tunai (BLT).