Menteri ESDM Bahlil Lahadalia kembali menegaskan soal penambahan kepemilikan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia. Ini diungkapkan Bahlil dalam konferensi pers di Washington DC, mendampingi kunjungan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan adanya divestasi saham 12 persen lagi dari Freeport-McMoRan, maka pemerintah akan menguasai saham PTFI total 63 persen.
“Dalam perpanjangan ini, akan dilakukan divestasi tambahan 12 persen kepada negara tanpa biaya akuisisi saham, sehingga total kepemilikan Indonesia menjadi 63 persen pada tahun 2041,” ujar Bahlil Jumat malam waktu Indonesia (20/2).
Ia menyebut sebagian saham Freeport ini juga akan diberikan kepada pemerintah daerah Papua. Bahlil menjelaskan, dalam dua tahun terakhir telah dilakukan negosiasi intens antara pemerintah Indonesia, MIND ID, dan Freeport-McMoRan.
Puncak produksi Freeport diperkirakan terjadi pada tahun 2035. Saat ini produksi konsentrat mencapai sekitar 3,2 juta ton per tahun, menghasilkan sekitar 900 ribu ton tembaga dan 50-60 ton emas.
“Karena puncak produksi diperkirakan pada 2035, maka penting bagi kita untuk memastikan keberlanjutan operasional di Timika, Papua. Saat ini komposisi saham Indonesia adalah 51 persen,” tuturnya.
Dengan penambahan kepemilikan saham pemerintah dan perpanjangan kontrak Freeport setelah 2041, Bahlil menyebut akan memberi dampak pada terjaganya lapangan kerja.
“Pendapatan negara meningkat, serta royalti dan penerimaan daerah juga meningkat,” sambungnya.
Menteri Investasi Rosan Roeslani bersama perusahaan tambang Freeport-McMoRan dan unitnya di Indonesia, Freeport Indonesia, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperpanjang izin tambang Freeport Indonesia setelah masa operasional berakhir 2041. Kesepakatan baru dengan Freeport masuk dalam 10 daftar kerja sama investasi yang diteken di Kadin AS.