Jakarta, IDN Times – Lembaga pemeringkat kredit internasional, Fitch Ratings menyoroti potensi perluasan mandat Bank Indonesia (BI) yang dinilai dapat menambah kompleksitas tugas bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Sorotan tersebut muncul setelah Fitch merevisi outlook peringkat kredit Indonesia menjadi negatif dari sebelumnya stabil, sementara peringkat utang jangka panjang tetap dipertahankan di level BBB dalam draf laporan yang beredar pada Rabu (4/3/2026).
“Sikap moneter yang dovish serta potensi perluasan mandat untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan kerja dapat menyulitkan BI menjaga stabilitas inflasi, nilai tukar, dan sistem keuangan jika tekanan arus keluar modal meningkat,” tegas Fitch.
Selain itu, Fitch memperkirakan inflasi Indonesia akan tetap berada dalam kisaran target BI sebesar 2,5 persen ±1 poin persentase. Sejak September 2025, BI tercatat mempertahankan suku bunga kebijakan di level 4,75 persen, dengan memprioritaskan stabilitas nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global.
1. BI diperkirakan bakal pangkas suku bunga acuan 2 kali tahun ini 
Sejalan dengan kondisi tersebut, lembaga pemeringkat ini memproyeksikan BI berpotensi memangkas suku bunga acuan sebanyak dua kali hingga mencapai 4,25 persen pada akhir 2026.
Dalam situasi tersebut, BI perlu menyeimbangkan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan kewajiban menjaga stabilitas makroekonomi serta kepercayaan investor terhadap pasar keuangan domestik.
2. BI berkomitmen perkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter 
Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan terus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan kebijakan makroprudensial yang telah ditempuh selama ini dengan tetap mencermati ruang penurunan suku bunga BI-Rate lebih lanjut sejalan dengan prakiraan inflasi 2026-2027 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1 persen dan upaya untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (pro-growth) melalui peningkatan kredit/pembiayaan ke sektor riil, khususnya sektor-sektor prioritas Pemerintah, serta mempercepat penurunan suku bunga kredit perbankan melalui implementasi Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian,” tuturnya.
Kebijakan sistem pembayaran tetap diarahkan untuk turut menopang pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sinergi dalam perluasan akseptasi pembayaran digital, penguatan struktur industri sistem pembayaran, dan peningkatan keandalan dan ketahanan infrastruktur sistem pembayaran.
3. BI pastikan terus perkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah 
Di sisi lain, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Itu termasuk sinergi yang erat antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal untuk bersama menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sinergi kebijakan dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga dipererat terutama untuk mendorong pembiayaan bagi program Asta Cita pemerintah.