Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan berupaya menjaga defisit APBN di bawah 3%, di tengah kenaikan harga energi dan komoditas global. Kementerian/lembaga kembali menjadi sasaran efisiensi agar agenda ini tercapai.
“Itu dilakukan efisiensi dari berbagai kementerian atau lembaga, dan dengan efisiensi itu defisit tiga persen bisa dijaga,” kata Airlangga, usai rapat bersama Presiden Prabowo di Jakarta, pada Kamis (19/3).
Airlangga berkata, rencana itu sudah didiskusikan bersama kementerian teknis. Agenda menjaga defisit APBN di bawah 3%, kata dia, sudah sesuai dengan arahan saat Sidang Kabinet Paripurna.
Di samping itu, merespons kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya, pemerintah berencana meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara masih dikaji untuk meningkatkan penerimaan negara seiring kenaikan harga komoditas tersebut.
Bakal Ganti Pembangkit Diesel dengan Pembangkit Surya
Di tengah tingginya harga minyak imbas konflik di Timur Tengah, pemerintah merencanakan percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Sebelumnya diungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung, konversi ini akan menyasar wilayah terpencil, tertinggal, dan terluar lebih dulu.
“Seperti Pulau Simeulue, Nias, Mentawai, Enggano, dan pulau terluar lain yang sebagian besar masih memakai diesel,” kata Yuliot saat ditemui di kantornya, Jumat (13/3).
Dedieselisasi ini sekaligus menjadi bagian dari program 100 GW PLTS yang digagas pemerintah. Yuliot mengatakan sudah ada 30 lokasi yang diprioritaskan untuk program ini.
Berhemat Lewat Kebijakan Work From Home
Airlangga kembali menyampaikan rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan fleksibilitas kerja dengan skema work from home satu hari dari lima hari kerja.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” ucap dia.
Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji dan mematangkan skema tersebut. Penerapan WFH harapannya tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), melainkan juga bisa diterapkan oleh sektor swasta dan pemerintah daerah.
“Nanti kita lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” ujar Airlangga.