Ifonti.com – , WASHINGTON — Perang di Timur Tengah akan menyebabkan inflasi lebih tinggi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global, kata pimpinan Dana Moneter Internasional (IMF) kepada Reuters, menjelang rilis proyeksi ekonomi dunia oleh lembaga tersebut pekan depan. Perang tersebut memicu gangguan terburuk dalam pasokan energi global, dengan jutaan barel produksi minyak terhenti akibat penutupan efektif Selat Hormuz oleh Iran, jalur penting bagi pengiriman seperlima minyak dan gas dunia.
Bahkan jika konflik segera berakhir, IMF tetap akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan menaikkan perkiraan inflasi, kata Kristalina Georgieva.
Perang ini diperkirakan akan mendominasi pembahasan para pejabat keuangan dari seluruh dunia dalam pertemuan musim semi IMF dan Bank Dunia di Washington pekan depan.
IMF dijadwalkan merilis berbagai skenario dalam laporan World Economic Outlook pada 14 April. Dalam unggahan blog pada 30 Maret, IMF telah memberi sinyal kemungkinan penurunan proyeksi, dengan menyebut dampak asimetris perang dan pengetatan kondisi keuangan. Tanpa perang, IMF sebelumnya memperkirakan pertumbuhan global sebesar 3,3 persen pada 2026 dan 3,2 persen pada 2027, seiring pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Sebaliknya, semua arah kini mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujar Georgieva, yang akan memberikan pratinjau pertemuan tersebut dalam pidato pada Kamis. Presiden Bank Dunia Ajay Banga juga dijadwalkan menyampaikan pandangannya dalam sebuah acara pada Selasa.
“Kita berada di dunia dengan ketidakpastian yang tinggi,” kata Georgieva, merujuk pada ketegangan geopolitik, perkembangan teknologi, guncangan iklim, dan perubahan demografi. “Semua ini berarti setelah kita pulih dari guncangan ini, kita harus tetap waspada terhadap guncangan berikutnya.”
Perang tersebut telah mengurangi pasokan minyak global sebesar 13 persen, dengan dampaknya menjalar ke pengiriman minyak dan gas serta rantai pasok terkait seperti helium dan pupuk.
Bahkan jika konflik berakhir cepat dan pemulihan berlangsung relatif cepat, revisi penurunan pertumbuhan dan kenaikan inflasi tetap akan terjadi dalam skala yang relatif kecil. Jika perang berlangsung lama, dampaknya terhadap inflasi dan pertumbuhan akan semakin besar.
Negara Miskin Paling Terdampak
Negara-negara miskin dan rentan tanpa cadangan energi akan menjadi pihak yang paling terdampak, kata Georgieva. Banyak negara tidak memiliki ruang fiskal yang cukup untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga akibat perang, yang juga meningkatkan risiko gejolak sosial.
Georgieva mengatakan beberapa negara telah meminta bantuan pendanaan, meski tidak merinci negara mana saja. IMF juga dapat memperluas program pinjaman yang ada untuk memenuhi kebutuhan negara-negara tersebut. Sebanyak 85 persen anggota IMF merupakan negara pengimpor energi.
Subsidi energi secara luas bukan solusi, ujarnya, seraya mengingatkan pembuat kebijakan agar menghindari kebijakan yang justru dapat memperparah tekanan inflasi.
Dampak perang bersifat asimetris, paling berat dirasakan negara pengimpor energi. Namun, negara pengekspor energi seperti Qatar juga terdampak akibat serangan Iran terhadap fasilitas produksinya.
Qatar diperkirakan membutuhkan waktu tiga hingga lima tahun untuk memulihkan 17 persen produksi gas alamnya akibat kerusakan tersebut. Sementara itu, Badan Energi Internasional melaporkan sebanyak 72 fasilitas energi rusak akibat perang, sepertiganya mengalami kerusakan berat.
“Bahkan jika perang berhenti hari ini, dampak negatifnya akan tetap terasa bagi dunia,” ujar Georgieva.
Ketahanan Pangan Jadi Perhatian
Setelah AS dan Israel melancarkan serangan pada 28 Februari, Iran secara efektif menutup Selat Hormuz, yang mendorong lonjakan harga minyak mentah dan gas alam cair. Harga minyak Brent internasional berada di kisaran 110 dolar AS per barel pada Senin.
Pimpinan IMF, Badan Energi Internasional, dan Bank Dunia pekan lalu menyatakan akan membentuk upaya terkoordinasi untuk menilai dampak energi dan ekonomi dari perang tersebut.
Georgieva mengatakan IMF juga berkoordinasi dengan Program Pangan Dunia (World Food Programme) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (Food and Agriculture Organization) terkait ketahanan pangan.
Program Pangan Dunia menyatakan pada pertengahan Maret bahwa jutaan orang berpotensi menghadapi kelaparan akut jika perang berlanjut hingga Juni. Georgieva menilai krisis pangan belum terjadi saat ini, tetapi risiko tersebut dapat meningkat jika distribusi pupuk terganggu.