Institute for Development of Economics and Finance mengingatkan, terdapat tiga risiko besar yang membayangi perekonomian Indonesia saat ini. Ketiganya adalah pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan imbal hasil atau yeild surat utang, dan pelebaran defisit fiskal.
Peneliti Institute for Development of Economics and Finance Annisa Riza menjelaskan, kenaikan yield surat utang akan berdampak langsung pada kenaikan biaya utang pemerintah.
“Ketika yield-nya semakin tinggi, maka biaya untuk utang semakin tinggi. Dan kita sudah defisit sangat tinggi sekarang ya, sehingga kemungkinan besar akan ditutup oleh utang,” kata Anisa dalam diskusi publik, Kamis (30/4).
Berdasarkan dokumen nota keuangan APBN, beban pembayaran utang terus meningkat. Pada 2026, utang jatuh tempo diperkirakan mencapai sekitar Rp 833,96 triliun, naik dari Rp 800,33 triliun pada 2025.
Alokasi pembayaran bunga utang juga meningkat dari sekitar Rp 552,15 triliun menjadi Rp 599,44 triliun. Dengan demikian, total utang yang harus dibayar pemerintah pun melonjak dari Rp 1.352,48 triliun menjadi R p1.433,40 triliun.
Ia menilai kapasitas fiskal Indonesia sebenarnya sudah dalam kondisi ketat bahkan sebelum adanya tekanan tambahan seperti kenaikan harga minyak mentah. Tanpa kebijakan yang inovatif atau “out of the box”, tekanan fiskal berisiko semakin dalam.
Adapun risiko kedua datang dari nilai tukar. Dalam asumsi APBN 2026, kurs rupiah dipatok di kisaran Rp 16.500 per dolar AS, namun realisasi menunjukkan tekanan depresiasi yang dalam. Ia pun menyoroti kinerja rupiah sebagai salah satu mata uang terlemah di kawasan.
“Kita sendirian saat ini melemah terhadap dolar. Sementara yang lainnya tetap menguat,” kata dia.
Kurs rupiah kian melemah mendekati 17.400 per dolar AS. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup melemah 0,12% ke level 17.346 per dolar AS, setelah sempat nyaris menembus 17.400 per dolar AS siang ini.
Adapun risiko ketiga, menurut Indef, adalah pelebaran defisit fiskal. Ia mengingatkan bahwa defisit berpotensi melampaui batas 3% terhadap PDB. Kondisi ini dapat berdampak pada persepsi risiko investor dan peringkat kredit Indonesia yang saat ini berstatus outlook negatif.
Dari sisi rasio, utang pemerintah pada 2025 sudah mencapai sekitar 40,54% terhadap PDB dan berpotensi terus meningkat. Kenaikan yield dan melemahnya rupiah dinilai dapat menekan minat investor terhadap obligasi pemerintah.
Selain itu, beban bunga utang terhadap berbagai indikator fiskal juga menunjukkan tren meningkat. Pada 2026, pembayaran bunga utang diperkirakan mencapai sekitar 22,27% terhadap penerimaan perpajakan dan sekitar 19,05% terhadap pendapatan dalam negeri.
Meski inflasi masih dalam kisaran target dengan asumsi sekitar 2,5% di APBN 2026 Annisa mengingatkan bahwa asumsi makro yang terus meleset dapat memperlemah ketahanan fiskal.
“Kalau banyak asumsi meleset, ketahanan fiskal kita semakin rentan. Ini yang perlu diantisipasi serius oleh pemerintah,” katanya.