Mantan Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo (Jokowi), turut memberikan pandangannya terkait pergantian posisi Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa. Menurut Jokowi, kedua sosok tersebut sama-sama memiliki kapabilitas yang hebat. Ia menjelaskan bahwa Purbaya Yudhi Sadewa adalah seorang ekonom yang membawa mazhab ekonomi berbeda dibandingkan dengan Sri Mulyani, yang sebelumnya sempat dipertahankan oleh Presiden Prabowo Subianto di awal masa jabatannya namun kemudian mengalami pergantian.
Mengutip pernyataannya kepada Radar Solo (Jawa Pos Group) pada Sabtu (13/9), Jokowi mengungkapkan pengenalannya yang mendalam terhadap Purbaya. “Saya kenal sangat baik dengan Pak Pur, sangat bagus dan mazhab ekonominya beda dengan Ibu Sri Mulyani,” tegasnya.
Lebih lanjut, Jokowi juga menyoroti respons pasar yang positif terhadap Purbaya. Meskipun sempat diwarnai sentimen negatif pada awalnya, pasar kemudian bereaksi positif terhadap langkah dan kebijakan yang diambil oleh Purbaya. Hal ini, menurut Jokowi, tercermin dari beberapa indikator ekonomi. “Kalau kita lihat dari respons pasar, respons masyarakat, indeks harga saham rebound juga, kembali naik. Rupiah menguat, artinya pasar juga menerima itu. Tentu saja kalau pasar menerima, aliran uang akan kembali masuk ke kita,” jelasnya, mengindikasikan kepercayaan investor dan potensi masuknya modal asing.
Mengenai dinamika pergantian menteri dalam Kabinet Merah Putih, Presiden dua periode ini menegaskan bahwa sepenuhnya adalah hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menyatakan tidak ingin berkomentar terkait perombakan posisi menteri lain, termasuk Budi Arie Setiadi, yang sebelumnya menjabat sebagai salah satu pembantunya dan kini juga digantikan oleh Presiden Prabowo.
Ia menekankan, “Reshuffle kabinet, reshuffle menteri, itu hak prerogatif presiden. Kewenangan penuh Presiden Prabowo Subianto.” Ini menegaskan bahwa keputusan terkait susunan kabinet sepenuhnya berada di tangan kepala negara.
Meskipun Budi Arie dikenal sebagai salah satu loyalisnya, Jokowi mengakui bahwa ia belum sempat berkomunikasi langsung dengannya sejauh ini. Budi Arie sendiri memiliki rekam jejak yang panjang di kabinet, pernah menjabat sebagai Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Menteri Komunikasi dan Informatika; hingga Menteri Koperasi.
Jokowi kembali menegaskan prinsipnya, “Itu kewenangan presiden, saya tidak bisa memberikan komentar, itu hak prerogatif.” Mengenai pertemuan dengan Budi Arie, ia menambahkan, “Belum ketemu (Budi Arie), mungkin dalam waktu dekat tetapi belum ketemu,” menunjukkan bahwa komunikasi tersebut kemungkinan akan terjadi di kemudian hari, namun tetap dalam koridor penghormatan terhadap hak prerogatif presiden.