Freeport: Rapat Penentu Saham RI, Awal Oktober!

Jakarta, IDN Times – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), tengah mempercepat persiapan perpanjangan kontrak operasional PT Freeport Indonesia (PTFI) yang dijadwalkan berakhir pada tahun 2041. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan, salah satu strategi krusial dalam langkah ini adalah peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PTFI guna memastikan kelangsungan eksplorasi tambang bawah tanah yang vital. Proses negosiasi penambahan saham ini ditargetkan akan rampung dan difinalisasi dalam rapat bersama pihak Freeport pada awal Oktober 2025 mendatang.

“Saya rencana mungkin di awal Oktober baru kami akan melakukan rapat final dengan pihak Freeport,” kata Bahlil kepada jurnalis di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/9/2025), mengindikasikan tenggat waktu krusial untuk keputusan tersebut.

Negosiasi Penambahan Saham di Atas 10 Persen

Bahlil menjelaskan, komunikasi intensif dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia terus berjalan, sesuai arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Perkembangan ini telah dilaporkan kepada Presiden, dengan opsi penambahan kepemilikan saham yang dibahas kini berada di atas 10 persen. Angka final negosiasi diperkirakan bisa mencapai 12 persen, merefleksikan peningkatan signifikan bagi kepentingan nasional.

“Belum diputuskan angka finalnya, tetapi di atas 10 persen. Insyaallah akan lebih baik dan pemerintah sedang bernegosiasi sampai dengan angka 12 persen,” tegas Bahlil, menunjukkan optimisme pemerintah dalam negosiasi ini.

Akuisisi Saham Tanpa Biaya Signifikan

Menteri Bahlil juga menekankan bahwa penambahan saham tersebut tidak akan membebani keuangan negara dengan valuasi yang besar. Sebaliknya, pemerintah berupaya agar saham tambahan tersebut dapat diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau, bahkan sangat murah. Kepemilikan saham baru ini nantinya akan disalurkan kepada BUMD Papua dan konsorsium tambang plat merah, MIND ID, memperkuat peran daerah dan BUMN dalam pengelolaan sumber daya alam. Menariknya, sebelumnya pemerintah pernah meminta PTFI untuk membangun smelter di Papua sebagai salah satu syarat perpanjangan kontrak, namun rencana tersebut urung terealisasi.

“Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah dalam hal ini adalah BUMD Papua dan MIND ID,” ujarnya, menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk mendapatkan kesepakatan terbaik.

Urgensi Perpanjangan Kontrak Freeport: Eksplorasi Jangka Panjang

Alasan mendesak di balik perpanjangan kontrak Freeport ini terletak pada sifat operasional tambang bawah tanah (underground) yang berbeda jauh dengan tambang terbuka (open pit). Bahlil memaparkan, proses eksplorasi di tambang bawah tanah membutuhkan waktu yang sangat panjang, sekitar 10 hingga 16 tahun, sebelum hasilnya dapat dipanen. Sebagai contoh, produksi tambang underground pada tahun 2020-2021 merupakan buah dari eksplorasi yang telah dimulai sejak tahun 2004.

“Jadi eksplorasi di underground itu butuhkan waktu 10 sampai 16 tahun. Kalau tidak segera kita perpanjang maka puncak produksi daripada Freeport ini itu 2035. Begitu 2035 dia akan menurun,” jelas Bahlil, memperingatkan konsekuensi jika perpanjangan tidak segera disepakati. Jika kontrak tidak diperpanjang tepat waktu, puncak produksi Freeport diperkirakan hanya akan tercapai pada tahun 2035 sebelum kemudian mengalami penurunan drastis. Dampak dari penurunan ini akan sangat luas, mulai dari produktivitas perusahaan yang menurun, potensi berkurangnya pendapatan negara, hilangnya lapangan pekerjaan, hingga merosotnya ekonomi daerah dan nasional secara keseluruhan.

“Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoRan dengan Presiden Freeport Indonesia Pak Tony untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden,” tutup Bahlil, menegaskan upaya serius pemerintah dalam menindaklanjuti arahan strategis dari Presiden untuk masa depan Freeport Indonesia.