Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendesak seluruh kementerian/lembaga (K/L) untuk segera menggenjot penyerapan anggaran belanja negara. Pasalnya, per awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L baru mencapai Rp815 triliun, atau setara dengan 55 persen dari total pagu anggaran K/L yang kini sebesar Rp1.481,7 triliun. Angka ini menandai sebuah “pekerjaan rumah” yang mendesak, mengingat sisa waktu efektif dalam tahun anggaran yang semakin menipis.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, dalam media briefing di Jakarta, Jumat (3/10/2025), menjelaskan bahwa optimisme masih tetap ada. Ia menyoroti pola historis siklus anggaran di mana sekitar 38 persen dari total anggaran belanja umumnya terealisasi pada tiga bulan terakhir, yaitu Oktober, November, dan Desember. Periode ini menjadi krusial untuk mengejar ketertinggalan penyerapan anggaran.
Serapan Anggaran Belanja Negara Lebih Lambat Dibanding Tahun Lalu
Meski ada kenaikan pagu anggaran belanja K/L tahun ini, dari sebelumnya Rp1.275,6 triliun pada paparan APBN Kita edisi September 2025 menjadi Rp1.481,7 triliun, realisasinya justru melambat. Kenaikan pagu ini sendiri menyesuaikan dengan program-program prioritas pemerintah yang dinamis. Namun, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, performa penyerapan anggaran saat ini tertinggal jauh. Per September 2024, realisasi belanja K/L telah mencapai Rp803,35 triliun, atau sekitar 73,65 persen dari pagu APBN 2024 sebesar Rp1.090,83 triliun. Ini menegaskan bahwa laju penyerapan saat ini masih lebih lambat.
Prima merinci bahwa berdasarkan jenisnya, realisasi terbesar berasal dari belanja pegawai yang telah mencapai 7 persen. Sementara itu, belanja bantuan sosial (bansos) tercatat 72 persen. Di sisi lain, belanja barang dan belanja modal masing-masing baru mencapai sekitar 45 persen. Ia kembali menegaskan bahwa pola penyerapan anggaran oleh K/L memang cenderung melonjak tajam pada kuartal keempat setiap tahunnya, yang memperkuat keyakinan akan akselerasi di akhir tahun.
Optimisme Penyerapan Belanja Negara Secara Penuh
Terkait hambatan dalam pencairan anggaran, Prima menjelaskan bahwa banyaknya K/L baru yang terbentuk pada tahun 2025 turut menjadi penyebab. K/L baru ini membutuhkan waktu untuk menyusun struktur organisasi serta perencanaan anggaran di awal tahun, sehingga kegiatan operasional baru bisa berjalan setelah proses tersebut rampung. Meskipun demikian, dengan realisasi belanja K/L yang sudah mencapai 55 persen, pihaknya merasa cukup optimistis target penyerapan anggaran dapat tercapai penuh.
Kementerian Keuangan juga telah melakukan penelusuran dan menemukan adanya perbedaan kecepatan pencairan anggaran di antara K/L. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah secara berkelanjutan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyerapan anggaran belanja di seluruh K/L. Bahkan, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, telah turun tangan langsung dengan melakukan kunjungan ke sejumlah K/L untuk menganalisis akar masalah lambatnya penyerapan anggaran. Upaya ini akan terus berlanjut, baik di level menteri maupun teknis.
Kemenkeu Tingkatkan Koordinasi untuk Akselerasi Belanja Negara
Selain faktor internal, dinamika global, termasuk kondisi geopolitik, juga diakui turut memengaruhi realisasi APBN. Oleh karena itu, Kemenkeu akan memperkuat koordinasi anggaran secara intensif antara Menteri Keuangan dan kementerian/lembaga, baik di tingkat pusat maupun teknis di daerah. Di tingkat teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Jaringan KPPN inilah yang berperan penting dalam proses verifikasi dan penyaluran anggaran secara efisien.
Dengan berbagai upaya strategis dan melihat pola historis penyerapan anggaran yang melonjak di akhir tahun, Prima kembali menyatakan optimisme bahwa target penyerapan anggaran K/L tahun 2025 dapat terealisasi sesuai harapan, menyokong jalannya program-program prioritas pemerintah.