Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki ruang fiskal yang cukup setelah pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga akhir 2026 meskipun harga minyak dunia terus meningkat akibat eskalasi konflik AS-Israel dan Iran.
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aaditya Mattoo menyampaikan defisit fiskal Indonesia pada 2025 tercatat kurang dari 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sementara utang bruto pemerintah hanya sekitar 40 persen dari PDB.
“Indonesia menunjukkan kecenderungan pada kehati-hatian fiskal, sehingga relatif memiliki kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi, baik secara implisit maupun eksplisit,” ujarnya dalam wawancara daring dengan Antara dari Jakarta, Rabu.
Meski demikian, Mattoo menyatakan pentingnya agar subsidi diarahkan lebih tepat sasaran, menjangkau kelompok miskin sekaligus kelas menengah yang rentan. Dukungan juga, menurutnya, perlu diberikan kepada usaha kecil, bahkan sebagian usaha menengah, agar tekanan ekonomi tidak semakin berat.
Ia menilai pemerintah perlu memperkuat mekanisme penyaluran subsidi sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan kelompok yang membutuhkan, tanpa menimbulkan beban fiskal berlebihan di masa depan.
Menurut dia, desain subsidi yang lebih terarah akan mengurangi risiko tekanan fiskal sekaligus mencegah beban jangka panjang yang dapat menghambat pemulihan ekonomi.
“Semakin tepat sasaran dukungan, semakin kecil risiko terhadap beban fiskal,” ucapnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir tahun ini. Ia menyatakan, pemerintah sudah mempersiapkan langkah serta menghitung ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika harga minyak dunia naik, baik menjadi 80 dolar AS per barel maupun 100 dolar AS per barel.
Selain anggaran APBN, Purbaya menyatakan, pemerintah masih memiliki sumber dana lain untuk mengantisipasi tekanan harga minyak dunia, salah satunya adalah dana sisa anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun penempatan di perbankan.
Ia mengatakan, pemerintah juga masih memiliki berbagai pos pendapatan yang dapat menjadi bantalan bagi kebutuhan anggaran subsidi, seperti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor energi dan sumber daya mineral.
“Jadi, (BBM) yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi, masyarakat di luar enggak usah ribut, enggak usah takut, kami sudah hitung,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (6/4).
Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi April 2026 yang dirilis pada Rabu, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 sebesar 4,7 persen, turun dari perkiraan sebelumnya 4,8 persen.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan proyeksi pertumbuhan kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) yang hanya 4,2 persen.