Ringkasan Berita:
- Purbaya bongkar dugaan suap
- Munculnya Kanal “Lapor Pak Purbaya”
- Tantangan dalam Verifikasi Laporan
Ifonti.com Suasana di Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta mendadak pekat dengan ketegangan pada Sabtu, 25 Oktober 2025. Di tengah sorotan awak media dan jajaran pegawai, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berdiri tegak, menyampaikan sebuah kabar yang jauh dari menggembirakan. Bukan prestasi atau capaian gemilang, melainkan rentetan dugaan penyimpangan yang mencoreng institusi yang selama ini menjadi garda terdepan pengelolaan keuangan negara.
Dengan ekspresi serius, Purbaya mengungkap laporan demi laporan yang telah diterimanya. Rinciannya beragam, mulai dari dugaan penyelundupan barang, praktik suap antar pegawai, hingga perilaku tidak pantas di lingkungan Kemenkeu. Salah satu laporan paling menonjol menyebutkan kasus besar: penyelundupan kontainer berisi garmen dari Batam, dengan imbalan suap sebesar Rp20 juta per kontainer. “Kasus kontainer berisi selundupan garmen dari Batam, dugaan suap Rp20 juta per kontainer. Nggak benar itu? Oh, ini lagi didalami, pendalaman lebih lanjut,” tegas Purbaya, dikutip Senin (27/10/2025), menunjukkan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap aduan.
Semua laporan krusial ini, menurut Purbaya, bermuara dari kanal pengaduan yang ia inisiasi sendiri: “Lapor Pak Purbaya”. Kanal ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai dugaan pelanggaran di lingkungan Kemenkeu. Namun, ia juga berhati-hati dalam menyampaikan bahwa tidak semua laporan dapat dibuktikan kebenarannya. Proses verifikasi laporan yang panjang dan rumit mutlak diperlukan untuk mencegah penyebaran fitnah. “Beberapa laporan kami telusuri dan ternyata tidak sesuai dengan fakta di lapangan,” jelas Purbaya, menggarisbawahi pentingnya objektivitas. Ia mencontohkan tuduhan terhadap pegawai Bea Cukai yang dituding sering menghabiskan waktu di kafe, yang setelah diselidiki, terbukti tidak berdasar.
Di tengah semangat untuk mendorong transparansi, Purbaya justru dihadapkan pada kendala tak terduga: ketakutan masyarakat. Banyak pelapor enggan menjawab panggilan verifikasi laporan dari timnya. Kekhawatiran, ketidakpercayaan, atau bahkan sekadar tidak mengenali nomor resmi, seringkali menjadi penghalang proses penelusuran. “Soal kelemahannya begini, rupanya ada kelemahan dari saya. Kalau dihubungi lewat telepon, banyak yang tidak mau angkat. Saya yakin mereka takut,” ucapnya penuh refleksi. Menyikapi hal ini, Purbaya berjanji akan segera mengumumkan secara resmi nomor telepon verifikasi yang sah, demi menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan. “Karena mereka nggak tahu siapa yang menelepon. Nanti saya akan umumkan, nomor mana yang resmi, supaya mereka nggak takut,” tambahnya, berusaha meyakinkan.
Tak hanya itu, Purbaya juga mengakui bahwa sebagian laporan yang masuk ke kanal pengaduannya ternyata bermotif iseng. Beberapa hanya ingin menguji sistem, sementara yang lain mengirimkan aduan tanpa niat tulus untuk berkontribusi pada perbaikan layanan. “Kesulitannya adalah verifikasi. Karena mereka takut, ya kita nggak bisa pastikan keasliannya. Tapi sebagian juga ada yang iseng, asal lapor saja, habis itu nggak jelas,” tuturnya dengan nada getir. Kendati demikian, bagi Purbaya Yudhi Sadewa, semua ini adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia tetap teguh pada misinya: membuka jalur komunikasi langsung antara masyarakat dan negara, demi mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, “Lapor Pak Purbaya” bukan sekadar sebuah kanal pengaduan semata. Di tangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, inisiatif ini menjelma menjadi simbol keberanian seorang pemimpin yang tak gentar membuka ruang kritik untuk institusinya sendiri. Di tengah segala kendala, ancaman fitnah, dan laporan palsu, Purbaya tampil sebagai sosok reformis yang berupaya membangun budaya baru dalam birokrasi Kemenkeu: budaya transparansi dan akuntabilitas. Ia menyadari bahwa jalan menuju perubahan tak akan mudah, namun dengan tekad kuat, setiap laporan, sekecil apa pun, akan menjadi fondasi penting menuju Kementerian Keuangan yang lebih bersih, lebih terbuka, dan pada akhirnya, lebih dipercaya oleh rakyat.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)