Jakarta, IDN Times – Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan secara resmi melanjutkan skema berbagi beban atau burden sharing. Kolaborasi strategis ini bertujuan untuk mengamankan pembiayaan berbagai program ekonomi kerakyatan yang krusial dalam agenda Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, memastikan dukungan finansial yang berkelanjutan untuk inisiatif-inisiatif prorakyat.
Dalam kesempatan rapat kerja bersama Komite IV DPD RI pada Selasa (2/9/2025), Gubernur BI, Perry Warjiyo, menegaskan bahwa bank sentral tidak hanya berfokus pada instrumen suku bunga untuk menjaga likuiditas. Lebih jauh, BI memperkuat kebijakan moneter ekspansifnya melalui pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. “Kami update kemarin, dan hingga saat ini kami telah membeli SBN senilai Rp200 triliun, berdasarkan data terbaru, termasuk di dalamnya pembelian untuk debt switching,” ungkap Perry.
Pembelian SBN ini merupakan instrumen vital dalam menjalankan program prorakyat. Perry menjelaskan bahwa kolaborasi erat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan sebagian besar hasil dari pembelian SBN tersebut dapat dialokasikan langsung untuk inisiatif-inisiatif strategis. Program-program tersebut meliputi pembangunan perumahan rakyat, penguatan Koperasi Desa Merah Putih, serta berbagai agenda lainnya yang terangkum dalam kerangka Asta Cita.
Skema burden sharing, atau pembagian beban bunga bersama, terbukti mampu meringankan secara signifikan beban pembiayaan untuk program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. Dengan mekanisme ini, biaya bunga yang harus ditanggung pemerintah menjadi lebih efisien, menciptakan ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan.
Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa skema pembiayaan bersama dengan BI ini secara konkret membuat pendanaan untuk program-program seperti Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menjadi lebih terjangkau bagi pemerintah. Implikasinya, beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditekan, menjadikannya lebih ringan. “Untuk Kopdes Merah Putih, dananya bisa lebih murah karena kami melakukan semacam burden sharing dengan BI,” ujarnya.
Dalam komitmen pembiayaannya, pemerintah telah menempatkan dana APBN 2025 sebesar Rp16 triliun di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yang selanjutnya akan disalurkan sebagai pembiayaan kepada Koperasi Merah Putih. Proyeksi untuk tahun 2026 menunjukkan peningkatan signifikan, dengan penambahan penempatan dana di Himbara sebesar Rp83 triliun, sehingga total dana APBN yang dialokasikan mencapai sekitar Rp99 triliun. Meskipun skema pendanaan ini menawarkan kemudahan bagi pemerintah, dokumen Nota Keuangan dan RAPBN Tahun 2026 juga mengidentifikasi beberapa risiko potensial yang perlu diantisipasi dari implementasi program Koperasi Merah Putih ini.
Ringkasan
Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan melanjutkan skema burden sharing untuk membiayai program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita pemerintahan Prabowo Subianto. BI telah membeli Surat Berharga Negara (SBN) senilai Rp200 triliun di pasar sekunder untuk mendukung kebijakan moneter ekspansif.
Kolaborasi ini meringankan beban pembiayaan program ekonomi kerakyatan, termasuk pembangunan perumahan rakyat dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah juga telah mengalokasikan dana APBN sebesar Rp16 triliun di Himbara pada tahun 2025 dan memproyeksikan peningkatan menjadi Rp99 triliun pada tahun 2026 untuk Koperasi Merah Putih.