Ifonti.com – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah berupaya keras merealisasikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sesuai target. Untuk mempercepat serapan anggaran dan mengoptimalkan program tersebut, BGN mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Permintaan ini diajukan mengingat jumlah penerima manfaat dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti (SPPG) terus meningkat menjelang akhir tahun 2025.
Hingga 11 November 2025, BGN telah berhasil merealisasikan Rp 43,47 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun yang dialokasikan. Dari total dana bantuan pemerintah untuk MBG sebesar Rp 51,2 triliun, masih tersisa Rp 15,9 triliun yang harus diserap dalam waktu sekitar 50 hari.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11), Dadan Hindayana menjelaskan urgensi penambahan anggaran ini. “Menurut proyeksi kami, dalam 50 hari terakhir ini kami membutuhkan sekitar Rp 29,5 triliun untuk diserap. Hal ini dikarenakan jumlah SPPG dan penerima manfaat terus bertambah setiap harinya,” ungkapnya.
Pansus Perparkiran DPRD DKI Minta Tarif Valet Parking Diturunkan dari Rp 200 Ribu Jadi Rp 50 Ribu
Dadan memberikan contoh konkret, saat ini sudah terdapat 14.800 SPPG yang aktif. Jumlah ini diperkirakan akan terus meningkat hingga mencapai angka 17.000 hingga 18.000 pada akhir November. Dengan proyeksi peningkatan ini, serapan anggaran diperkirakan akan melonjak signifikan pada pertengahan Desember, mencapai sekitar Rp 10 triliun.
Selain itu, BGN juga memiliki dana sekitar Rp 3,5–3,6 triliun yang saat ini masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana tersebut rencananya akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di wilayah-wilayah terpencil yang telah diidentifikasi bersama dengan pemerintah daerah setempat.
Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa dari total 8.218 lokasi yang telah terverifikasi, BGN menargetkan setidaknya 6.000 lokasi dapat terealisasi pada tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan dana sekitar Rp 18 triliun. “Setelah dikurangi dana yang diblokir, kami masih membutuhkan dana tambahan sebesar Rp 14,1 triliun. Sehingga total dana yang kami ajukan ke Kemenkeu pada minggu ini kurang lebih sebesar Rp 28,6 triliun,” jelas Dadan.
Diharapkan, setelah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu, BGN akan segera melaporkan hasil optimalisasi serapan dan penggunaan tambahan anggaran tersebut kepada Komisi XI DPR RI.
Dadan menambahkan, “Kami telah berkoordinasi dengan Kemenkeu dan mereka memberikan waktu yang sangat singkat, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan pengajuan tambahan anggaran yang dibutuhkan.”
Ringkasan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan untuk mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengajuan ini dilakukan karena peningkatan jumlah penerima manfaat dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti (SPPG) menjelang akhir tahun 2025, serta kebutuhan dana untuk pembangunan SPPG di wilayah terpencil.
Hingga November 2025, BGN telah merealisasikan Rp 43,47 triliun dari total anggaran Rp 71 triliun, dengan sisa Rp 15,9 triliun yang harus diserap dalam 50 hari. BGN menargetkan 6.000 lokasi MBG terealisasi tahun ini dan memerlukan dana tambahan setelah dikurangi dana yang diblokir, sehingga total pengajuan ke Kemenkeu menjadi Rp 28,6 triliun.