Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia akan membangun 500 unit hunian sementara (huntara) untuk korban bencana Sumatra, termasuk di provonsi Aceh. Ratusan hunian ini ditargetkan siap huni pada awal 2026.
Danantara bersama sejumlah BUMN kini juga tengah mempercepat upaya pemulihan dengan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi. Ini mencakup penyediaan hunian sementara hingga layanan dasar yang diharapkan menciptakan rasa aman selama masa transisi di Aceh Tamiang.
“Upaya ini selaras dengan misi pemerintah untuk membangun 15.000 hunian sementara di Aceh dan Sumatra, dengan 500 unit ditargetkan rampung hingga akhir Desember dan siap dihuni awal 2026,” demikian tertulis dalam sosial media resmi @danantara.indonesia, dikutip Sabtu (27/12).
Pembangunan 500 unit hunian sementara (huntara) itu dilakukan di atas lahan milik PTPN III dan pembiayaannya didukung dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BRIS) atau BSI. Sedangkan pengerjaan di lapangan dilaksanakan oleh tujuh BUMN karya.
Baca juga:
- Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh, Sumut dan Sumbar
- Bahlil Akui Listrik 244 Desa di Aceh Masih Padam, Bakal Kirim 1.000 Genset
Dalam unggahan di akun media sosial Danantara, Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria yang meninjau langsung salah satu wilayah terdampak di Aceh Tamiang. Dalam kunjungan tersebut, Dony menegaskan pembangunan huntara menjadi salah satu fokus utama Danantara.
Ia menyebut Danantara dan BUMN akan membantu penyediaan fasilitas umum seperti puskesmas dan rumah sakit, selain memenuhi kebutuhan makanan, air bersih, dan pakaian bagi para korban bencana.
“Selain huntara, kami juga fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lain,” kata Dony.
Pemerintah Kebut Pembangunan Hunian Sementara di Aceh, Sumut dan Sumbar
Pemerintah pusat sebelumnya memastikan akan mengebut pembangunan Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang terdampak bencana di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Langkah percepatan ini dilakukan agar masyarakat tidak terlalu lama berada di pengungsian dan segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak. Saat ini, pembangunan fisik tengah berlangsung secara masif di berbagai titik dengan target penyelesaian sebelum memasuki awal 2026.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari sebelumnya menjelaskan, seluruh unsur mulai dari BNPB, TNI, Polri, hingga Satgas Pembangunan sedang menerapkan pola kerja nonstop demi mengejar tenggat waktu yang ada.
“Kami berupaya melakukan percepatan dengan proses pembangunan selama 24 jam. Harapannya, saudara-saudara kita di pengungsian bisa segera menempati Huntara. Begitu pemerintah daerah menetapkan lokasi dan jumlahnya, Satgas akan bekerja siang malam tanpa terhalang cuaca,” ujar Abdul Muhari melalui keterangan resmi, Rabu (24/12).
Salah satu proyek yang menjadi acuan berada di Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, yang mana 117 unit Huntara ditargetkan rampung paling lambat 2 Januari mendatang.
Keberhasilan di wilayah Agam ini diproyeksikan menjadi standar pembangunan bagi daerah lain di Sumatra. Sementara itu di Provinsi Aceh, terdapat 10 kabupaten/kota yang telah mengusulkan pembangunan, termasuk Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, hingga Pidie Jaya.
Selama proses menunggu pembangunan selesai, warga juga akan diberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) sebesar Rp 600.000 per bulan untuk setiap kepala keluarga. Hingga kini, perkembangan di lapangan menunjukkan progres positif, seperti di Kabupaten Bireuen yang sudah memasuki tahap penentuan lokasi di 18 desa.
Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang juga tengah melakukan pembersihan lahan sekaligus menentukan koordinat hunian.