Ifonti.com JAKARTA. Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI), Tony Wenas, mengungkapkan bahwa rencana peningkatan kepemilikan saham pemerintah Indonesia di PTFI masih dalam tahap negosiasi. Saat ini, Indonesia memegang 51,23% saham PTFI melalui MIND ID, sementara sisanya, 48,77%, dimiliki oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia berlaku hingga tahun 2041.
Dalam agenda Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8/2025), Tony Wenas menyampaikan gagasan penambahan 10% saham pemerintah pada tahun 2041. “Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penambahan 10% saham pada 2041. Ini masih dalam tahap diskusi, dan kami berharap dapat mencapai kesepakatan,” ujarnya.
Diskusi mengenai penambahan saham ini didorong oleh potensi sumber daya tambang yang signifikan di Grasberg, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Meskipun Indonesia telah memiliki mayoritas saham, potensi tambang yang belum tergarap menjadi pertimbangan penting. “Kepemilikan 51,2% berlaku hingga 2041. Namun, kami berdiskusi dengan pemerintah karena masih ada sumber daya di bawahnya yang sayang jika tidak dikembangkan,” jelas Tony Wenas.
Kegagalan pengembangan sumber daya tambang ini berpotensi mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Tony Wenas memperkirakan potensi kehilangan penerimaan negara mencapai US$ 4 miliar per tahun, serta kerugian sekitar US$ 700 juta per tahun untuk daerah sekitar tambang. Lebih jauh lagi, program ketenagakerjaan yang menampung sekitar 30.000 pekerja juga terancam.
Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan saham hingga 10% diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. “Jika hal ini berhasil dilakukan dan bahkan diperpanjang hingga 2061 atau lebih, manfaat ekonomi akan terus berlanjut,” pungkas Tony Wenas. Kepemilikan saham yang lebih besar akan menjamin pemanfaatan optimal sumber daya alam Indonesia dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan bagi perekonomian nasional.
Laba Bersih Freeport (PTFI) Tergerus 18,4% pada Semester I-2025
Freeport Tawarkan 100.000 Ton Konsentrat Tembaga ke Pasar Spot, Ada Apa?
Ringkasan
Pemerintah Indonesia saat ini memiliki 51,23% saham PT Freeport Indonesia, dengan sisanya dimiliki Freeport-McMoRan. Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas, mengusulkan peningkatan kepemilikan saham pemerintah menjadi 10% tambahan pada tahun 2041, saat IUPK berakhir. Usulan ini didorong potensi sumber daya tambang yang signifikan di Grasberg dan bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatannya.
Peningkatan kepemilikan saham ini diharapkan mencegah kerugian besar bagi negara, diperkirakan mencapai US$4 miliar per tahun dalam penerimaan negara dan US$700 juta per tahun untuk daerah sekitar tambang. Kepemilikan yang lebih besar juga akan mengamankan lapangan kerja sekitar 30.000 pekerja dan memberikan kontribusi ekonomi yang lebih signifikan bagi Indonesia.