Gerindra Setuju Tunjangan DPR Dihapus: Kabar Baik atau Taktik Politik?

JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DPR RI menegaskan kesiapannya untuk menyetujui dan menghentikan tunjangan-tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak lagi mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, sebagai respons terhadap gejolak di tengah publik.

Budisatrio menjelaskan bahwa keputusan ini lahir dari keprihatinan mendalam Fraksi Gerindra terhadap keluhan dan tuntutan masyarakat. “Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan serta tuntutan masyarakat terutama terkait tunjangan-tunjangan anggota dewan yang mencederai perasaan dan kepercayaan rakyat. Oleh karena itu, kami siap meninjau ulang dan menghentikan tunjangan-tunjangan itu,” ujar Budisatrio dalam keterangan pers yang dirilis di Jakarta, Sabtu (30/8).

Lebih lanjut, dalam upaya memperkuat komitmen kepada rakyat, Budisatrio menginstruksikan seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra untuk tidak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Ia menekankan agar semua anggota fraksi tetap berada di Indonesia, turun langsung ke lapangan, berkomunikasi, dan memahami secara mendalam keresahan yang tengah dirasakan masyarakat saat ini.

Arahan tersebut juga menjadi pengingat bagi seluruh anggota DPR Gerindra agar selalu lebih peka dan berempati, demi menjaga perasaan serta kepercayaan publik. “Saya tegaskan kepada seluruh anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, bahwa saat ini tidak ada satu pun anggota Fraksi yang diperbolehkan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri,” tegasnya, menunjukkan keseriusan instruksi ini.

Budisatrio menambahkan bahwa langkah-langkah ini sejalan dengan instruksi langsung dari Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Sebagai Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Budisatrio mengulangi pesan Prabowo agar seluruh anggota DPR Fraksi Gerindra terus hadir bersama rakyat, mendengarkan, dan menyerap aspirasi masyarakat sebanyak-banyaknya. “Kepercayaan rakyat adalah amanah, dan setiap anggota harus menjaganya dengan sikap, aksi, serta ucapan yang pantas,” kutip Budisatrio, menyampaikan esensi dari pesan pimpinan partai.

Dalam kesempatan yang sama, Budisatrio juga menyampaikan belasungkawa dan keprihatinan atas jatuhnya korban jiwa maupun luka-luka dalam sejumlah insiden aksi demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah. “Atas nama pribadi dan Fraksi Gerindra, saya menyampaikan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban, baik di Jakarta, Makassar, maupun di kota-kota lainnya. Jatuhnya korban dalam insiden demonstrasi ini bukan hanya menjadi duka bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga duka bagi kita semua sebagai sebuah bangsa,” ucapnya dengan nada prihatin.

Menurut Budisatrio, rangkaian tragedi yang mewarnai aksi-aksi tersebut merupakan akumulasi dari kekecewaan masyarakat. Ia memandang momen ini sebagai kesempatan krusial untuk melakukan perbaikan sistem dan tata kelola bernegara secara menyeluruh. Mengakhiri pernyataannya, Budisatrio menyampaikan permohonan maaf tulus kepada seluruh rakyat Indonesia. “Kami sadar bahwa demokrasi kita berdiri di atas prinsip kebebasan berpendapat, yang bukan hanya dijamin, tetapi juga harus dilindungi,” pungkasnya, menegaskan komitmen Gerindra terhadap nilai-nilai demokrasi dan hak-hak warga negara.