Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo merespons keputusan Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service memangkas outlook peringkat kredit Indonesia dari stabil menjadi negatif. Meski demikian, Moody’s tetap mempertahankan peringkat kredit Indonesia di level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade.
Gubernur BI menyatakan penyesuaian outlook tidak mencerminkan pelemahan fundamental perekonomian Indonesia. Di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian global, kinerja ekonomi domestik tetap solid.
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2025 tercatat sebesar 5,39 persen, sehingga secara keseluruhan tahun 2025 tumbuh 5,11 persen. Inflasi tetap terjaga pada 2,92 persen, berada dalam kisaran sasaran, dan stabilitas nilai tukar rupiah terus diperkuat melalui komitmen kuat Bank Indonesia.
“Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga baik, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang terjaga pada level tinggi, serta risiko kredit yang rendah. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran yang tetap terjaga ditopang oleh infrastruktur yang stabil dan struktur industri yang sehat turut mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar Perry dikutip dari keterangan resmi BI, Jumat (6/2).
Perry mengatakan, Moody’s juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap berada pada kisaran 5 persen dalam jangka pendek hingga menengah, dengan ketahanan ekonomi yang terjaga. Moody’s menilai defisit fiskal diperkirakan tetap akan berada di bawah 3 persen PDB, sementara kebijakan moneter dipandang akan terus mendukung stabilitas inflasi.
Moody’s juga memperkirakan bahwa rasio utang pemerintah terhadap PDB akan tetap akan terjaga rendah di bawah peers. Namun demikian, menurut Moody’s, Indonesia masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan basis penerimaan, yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas makro dan keuangan. Dalam hal ini, Moody’s mengapresiasi upaya pemerintah untuk mendorong penerimaan antara lain melalui peningkatan efisiensi administrasi perpajakan dan kepabeanan.
“Ke depan, Bank Indonesia memperkirakan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah akan tetap solid dengan tren meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali,” sambungnya.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diproyeksi meningkat di kisaran 4,9-5,7 persen, ditopang kenaikan permintaan domestik sejalan berbagai kebijakan Pemerintah dan berlanjutnya dampak positif dari bauran kebijakan Bank Indonesia. Kinerja positif tersebut akan terus meningkat pada 2027, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,1-5,9 persen, serta inflasi yang akan tetap terkendali.
Ketahanan eksternal perekonomian Indonesia juga tetap kuat di tengah gejolak global. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) terjaga sehat, ditopang oleh kinerja neraca perdagangan yang solid.
Neraca perdagangan pada Desember 2025 mencatat surplus sebesar USD 2,51 miliar, didukung oleh ekspor nonmigas berbasis sumber daya alam maupun manufaktur. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi sebesar USD 156,5 miliar, setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
NPI pada tahun 2026 diperkirakan tetap baik dengan defisit transaksi berjalan yang tetap rendah dalam kisaran defisit 0,9-0,1 persen PDB. Nilai tukar rupiah diperkirakan akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat, didukung oleh imbal hasil yang menarik, inflasi yang rendah, dan tetap baiknya prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta komitmen Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas rupiah.
Stabilitas sistem keuangan juga tetap terjaga, ditopang likuiditas yang memadai, permodalan perbankan yang kuat, serta risiko kredit yang rendah.
“Bank Indonesia akan terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah ketidakpastian global yang meningkat, bersinergi erat dengan KSSK dan program asta cita pemerintah, serta terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk memperkuat komunikasi kebijakan dalam rangka memelihara kepercayaan pasar,” ujar Perry.