Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan kekhawatiran mendalam atas gelombang konflik terbuka yang semakin meluas di berbagai kota besar di Indonesia. Menyoroti dampak serius terhadap prospek masa depan Indonesia, IS2P menyerukan agar seluruh pihak segera menghentikan eskalasi konflik demi menyelamatkan bangsa dari jurang krisis.
Menurut IS2P, kemarahan publik yang mendasari berbagai insiden kekerasan ini berakar pada sejumlah isu krusial: ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, serta minimnya transparansi pemerintah dan legislatif. Kondisi ini dinilai telah memicu pergeseran demonstrasi damai menjadi bentrokan terbuka yang meresahkan.
“Bentrokan fisik, perusakan fasilitas umum, hingga kehilangan nyawa menjadi tanda bahwa Indonesia berada di titik kritis. Jika tidak segera dipulihkan, dampaknya akan sangat merugikan bangsa dan tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” tegas Satrio Dwi Prakoso, Ketua IS2P, dalam keterangan tertulisnya pada Senin (1/9), menggarisbawahi urgensi situasi saat ini.
IS2P memperingatkan bahwa eskalasi konflik berpotensi memperparah krisis kepercayaan publik terhadap negara, menciptakan ketidakstabilan politik yang menghambat demokrasi, dan menggerus legitimasi lembaga negara. Dampak lanjutannya bisa berupa fragmentasi sosial dan politik yang mendalam, bahkan meningkatkan risiko intervensi asing akibat melemahnya posisi tawar Indonesia di kancah internasional.
Apabila kondisi ini terus berlanjut tanpa penanganan serius, IS2P menilai reformasi birokrasi, perbaikan tata kelola pemerintahan, dan seluruh agenda pembangunan nasional akan terhambat secara signifikan. Oleh karena itu, IS2P menyampaikan enam poin penting sebagai seruan mendesak bagi pemerintah, parlemen, dan aparat keamanan:
1. Menghentikan kekerasan dan provokasi
IS2P dengan tegas menyerukan kepada aparat keamanan untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan fisik yang nyata-nyata melanggar hak asasi manusia (HAM), serta menjamin perlindungan bagi warga negara yang menyampaikan pendapatnya secara damai. Tindakan represif dan provokatif hanya akan memperdalam jurang krisis kepercayaan masyarakat terhadap negara.
2. Memperkuat komunikasi publik yang transparan
Pemerintah dan legislatif diminta untuk segera membuka jalur komunikasi publik transparan dan dua arah yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Keterbukaan ini esensial untuk membangun kembali dialog konstruktif.
3. Membuka ruang dialog inklusif
IS2P menyarankan agar pemerintah dan legislatif menyediakan ruang dialog inklusif yang partisipatif, bebas dari intimidasi, dan memungkinkan keterlibatan masyarakat secara setara. Hal ini penting agar solusi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kepentingan bersama dan berkelanjutan.
4. Menegakkan keadilan sosial dan hukum tanpa pandang bulu
Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas berdasarkan prinsip kesetaraan, bebas dari intervensi politik maupun kepentingan kelompok tertentu. Ini termasuk penyelidikan tuntas terhadap insiden yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dalam rangkaian demonstrasi di berbagai kota, demi menjamin keadilan sosial dan hukum bagi semua.
5. Meningkatkan kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif
Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif sebagai tiga pilar demokrasi, wajib bekerja secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kinerja eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus ditingkatkan melalui penguatan integritas dan akuntabilitas agar kepercayaan publik dapat dipulihkan secara menyeluruh.
6. Melindungi program keberlanjutan dan aksi iklim untuk generasi kini dan mendatang
“Menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan aksi iklim. Krisis lingkungan dan perubahan iklim adalah ancaman nyata yang tidak boleh diabaikan di tengah dinamika politik maupun sosial,” tambah Satrio, menekankan pentingnya tidak melupakan agenda lingkungan di tengah gejolak.
IS2P menegaskan bahwa masa depan Indonesia yang adil dan lestari membutuhkan kerja bersama, komitmen kolektif, serta prioritas pada keberlanjutan dan kesejahteraan rakyat. Saat ini, Indonesia berada di persimpangan sejarah yang krusial: memilih jalur perdamaian, keadilan, dan keberlanjutan, atau justru terjerumus dalam krisis berkepanjangan.
“Mari jaga rumah bersama ini. Mari pulihkan kepercayaan, bangun masa depan, dan pastikan Indonesia tetap adil, kokoh, dan lestari bagi semua,” pungkas Satrio, menyerukan persatuan dan harapan.
Ringkasan
Indonesian Society of Sustainability Professionals (IS2P) menyampaikan kekhawatiran atas eskalasi konflik terbuka di berbagai kota besar di Indonesia, yang berpotensi mengancam masa depan bangsa. Mereka menilai bahwa kemarahan publik berakar pada ketidakadilan sosial-ekonomi, penyalahgunaan kewenangan, dan kurangnya transparansi pemerintah, yang menyebabkan demonstrasi damai berubah menjadi bentrokan.
IS2P menyerukan penghentian kekerasan, komunikasi publik yang transparan, dialog inklusif, penegakan keadilan tanpa pandang bulu, peningkatan kinerja lembaga negara, dan perlindungan program keberlanjutan. Mereka menekankan pentingnya menjaga komitmen terhadap aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan demi masa depan Indonesia yang adil dan lestari.