Ifonti.com melaporkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatatkan total belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai angka Rp 2.234,8 triliun. Realisasi ini merepresentasikan 63,4 persen dari target yang telah ditetapkan dalam outlook, yaitu sebesar Rp 3.527,5 triliun.
Secara lebih rinci, Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menjelaskan bahwa komponen belanja negara tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sejumlah Rp 1.589,9 triliun. Angka ini mencakup belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 800,9 triliun dan belanja non-K/L sejumlah Rp 789 triliun. Di sisi lain, realisasi dana Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar Rp 644,9 triliun, mencapai 74,6 persen dari outlook yang direncanakan sebesar Rp 864,1 triliun.
Meski demikian, Suahasil Nazara memberikan perhatian khusus terhadap urgensi percepatan belanja negara. Mengingat tahun 2025 hanya menyisakan tiga bulan, ia menekankan pentingnya akselerasi. “Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini sebesar Rp 1.589,9 triliun, atau 59,7 persen dari outlook. Namun, perlu kami catat bahwa ini adalah angka akhir September, dan tahun 2025 ini tinggal 3 bulan. Di tiga bulan terakhir, kami melihat perlunya belanja, dan ini memerlukan percepatan sekitar Rp 1.292,7 triliun untuk mencapai outlook,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa percepatan belanja pemerintah merupakan langkah krusial. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat tetapi juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi RI secara signifikan. Selain itu, percepatan belanja penting untuk menjaga kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Suahasil menekankan bahwa belanja negara harus segera dipercepat pelaksanaannya.
Mengenai belanja K/L, Suahasil memaparkan bahwa dari total Rp 800,9 triliun yang sudah terbelanjakan, masih ada Rp 475 triliun yang harus segera dibelanjakan pada Kuartal IV-2025. “Kami juga mendorong kementerian dan lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan,” jelasnya, mengingatkan pentingnya akuntabilitas.
Sementara itu, dari sisi belanja non-K/L, percepatan diperlukan terutama untuk belanja modal. Jenis belanja ini, yang kerap digenjot menjelang akhir tahun, khususnya pada bulan November dan Desember 2025, menjadi prioritas. “Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian/lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas Suahasil, menandakan komitmen terhadap pembangunan fisik.
Ringkasan
Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja negara hingga akhir September 2025 mencapai Rp 2.234,8 triliun, atau 63,4 persen dari target outlook. Belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.589,9 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 644,9 triliun.
Wakil Menteri Keuangan menekankan urgensi percepatan belanja negara di tiga bulan terakhir tahun 2025. Percepatan ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan, terutama pada belanja K/L dan belanja modal non-K/L termasuk pembangunan infrastruktur.