JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan strategi proaktif untuk tahun anggaran 2026, dengan ambisius mendorong seluruh kementerian dan lembaga (K/L) agar merealisasikan sebagian besar belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mereka pada kuartal pertama. Kebijakan ini merupakan langkah sigap pemerintah untuk mempercepat perputaran roda ekonomi nasional dan secara signifikan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan.
Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, dalam acara Economic Outlook: Tahun 2026, Tahun Ekspansi di Jakarta, Rabu (5/11/2025), menegaskan urgensi percepatan ini. “Strategi untuk 2026, khususnya APBN, harus makin dini realisasi belanjanya. Kami akan memastikan K/L dengan anggaran besar merealisasikan mayoritas belanja pada kuartal I,” ujar Febrio. Penekanan pada realisasi belanja di awal tahun diharapkan mampu menjadi katalisator stimulus ekonomi yang kuat.
Kemenkeu menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai enam persen dalam jangka pendek. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,2 persen. Febrio juga memaparkan bahwa perekonomian nasional pada kuartal III 2025 telah menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,04 persen, dengan target ambisius mencapai 5,5 persen pada kuartal IV. “Kami berharap sentimen positif terus terbangun dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat di akhir 2025, sehingga bisa berlanjut di kuartal pertama 2026,” imbuhnya, menunjukkan optimisme terhadap keberlanjutan momentum positif.
Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, pemerintah memfokuskan perhatian pada tiga mesin utama penggerak ekonomi: instrumen fiskal, sektor keuangan, dan iklim investasi. Febrio menjelaskan bahwa Kemenkeu akan memastikan kebijakan fiskal memainkan peran aktif dan strategis dalam memperkuat kinerja dua mesin pertumbuhan lainnya, menegaskan sinergi sebagai kunci keberhasilan.
Dalam upaya menggerakkan sektor keuangan, Kemenkeu berencana menyuntikkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Injeksi modal ini ditujukan untuk memacu penyaluran kredit ke sektor riil, memberikan dorongan signifikan bagi pelaku usaha dan aktivitas ekonomi secara lebih luas.
Sementara itu, guna memperbaiki dan memperkuat iklim investasi, Kemenkeu akan mengintensifkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Kolaborasi ini esensial untuk mendukung pelaku usaha, memastikan terciptanya keseimbangan yang harmonis antar sektor, serta menghilangkan hambatan-hambatan investasi.
Febrio Kacaribu menegaskan bahwa ketiga pilar ini harus bergerak seimbang untuk mencapai pertumbuhan yang kokoh dan berkelanjutan. “Kalau mesin fiskal dan sektor keuangan hidup tapi iklim usaha tidak membaik, maka pertumbuhan akan timpang. Karena itu, tiga-tiganya harus berjalan seimbang. Ini membutuhkan kolaborasi yang kuat di antara anggota kabinet,” pungkas Febrio, menggarisbawahi pentingnya pendekatan terintegrasi dan kerja sama antarlembaga dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.