Agenda bulanan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu konferensi pers APBN KiTA yang rutin menyampaikan rincian penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik, secara resmi mengalami penundaan. Acara penting yang sedianya digelar hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025, akhirnya diundur ke hari Rabu, 3 September 2025.
Sebelum pengumuman penundaan final, Kemenkeu sempat mengubah format acara dari tatap muka di Aula Djuanda I Lantai M menjadi daring. Perubahan ini disampaikan oleh Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu pada pukul 06.46 WIB. Dalam pengumumannya, Biro KLI menyebut, “Mempertimbangkan situasi keamanan per dinihari tadi, maka Konferensi Pers APBN Kita akan dilakukan secara online melalui zoom/video conference pukul 09.30.”
Namun, pada pukul 09.09 WIB di hari yang sama, Biro KLI Kemenkeu kembali mengeluarkan pemberitahuan baru yang mengumumkan perubahan jadwal sepenuhnya. Pengumuman tersebut berbunyi, “Ijin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025.” Keputusan ini menandai penundaan penuh agenda penting tersebut.
Penundaan dan pembatalan agenda-agenda strategis pemerintah ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan respons terhadap gejolak aksi demonstrasi berskala besar yang terjadi di berbagai titik di Jakarta Pusat sepanjang hari Jumat (29/8). Selain konferensi pers APBN KiTA, pemerintah juga membatalkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian dan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2025 yang krusial. Agenda yang seharusnya digelar pukul 14.00 – 15.30 WIB di Istana Negara dan direncanakan akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto ini pun terpaksa urung terlaksana.
Aksi massa ini, yang dilaporkan terjadi di beberapa lokasi vital seperti depan Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, dan berdampak pada penutupan Jalan Gatot Subroto arah DPR, menuntut keadilan terkait insiden ojek online yang dilindas Brimob. Situasi ini menciptakan ketegangan dan kekhawatiran situasi keamanan, yang kemudian menjadi alasan utama di balik penyesuaian jadwal dan pembatalan acara-acara penting pemerintah.
Dampak dari aksi demonstrasi ini meluas jauh melampaui agenda pemerintahan. Arus lalu lintas di ibu kota menjadi tersendat, menyebabkan kelumpuhan di pusat-pusat kota, dan mengganggu aktivitas harian masyarakat. Sebagai langkah antisipasi, sejumlah pusat perbelanjaan bahkan memilih untuk menutup operasional mereka sementara waktu demi keamanan dan kenyamanan pengunjung.
Salah satu yang mengambil langkah tersebut adalah Mal Atrium Senen, yang secara resmi mengumumkan penutupan operasionalnya. Keputusan ini mencerminkan luasnya dampak dari situasi keamanan yang memburuk dan menunjukkan bagaimana gejolak sosial dapat secara langsung memengaruhi roda perekonomian dan kehidupan publik di ibu kota.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunda konferensi pers APBN KiTA yang semula dijadwalkan pada 29 Agustus 2025 menjadi 3 September 2025. Penundaan ini awalnya diiringi perubahan format acara dari tatap muka menjadi daring dengan alasan situasi keamanan yang tidak kondusif.
Selain konferensi pers APBN KiTA, pemerintah juga membatalkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang seharusnya dihadiri Presiden Prabowo Subianto. Pembatalan dan penundaan ini merupakan respons terhadap aksi demonstrasi besar di Jakarta Pusat yang menuntut keadilan dan berdampak pada aktivitas masyarakat serta operasional pusat perbelanjaan seperti Mal Atrium Senen.