Lifting Migas: Data ESDM vs Kemenkeu, Siapa Lebih Valid?

Ifonti.com JAKARTA. Prospek produksi siap jual atau lifting minyak dan gas bumi (migas) Indonesia tahun ini masih dihadapkan pada tantangan signifikan, dengan realisasi yang terpantau jauh di bawah target ambisius dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terkait capaian sektor energi nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa per September 2025, realisasi lifting migas belum memenuhi proyeksi APBN. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, lifting minyak tercatat sebesar 580,3 ribu barel per hari (bph), sementara lifting gas mencapai 974 ribu barel setara minyak per hari (boepd). Angka ini kontras dengan target APBN 2025 yang menetapkan lifting minyak sebesar 605 ribu bph dan lifting gas 1,005 juta boepd. “Lifting migas masih di bawah target APBN masing-masing 580,3 ribu barel minyak per hari dan (gas) 974 ribu barel setara minyak per hari,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Lebih lanjut, Purbaya menjelaskan bahwa penurunan harga minyak mentah dunia turut menjadi faktor penekan. Sejak awal tahun, harga minyak berada di kisaran US$ 69,01 per barel, jauh lebih rendah dari asumsi APBN yang sebesar US$ 82 per barel. Perbedaan ini tentu “memberi ruang fiskal terhadap beban subsidi energi,” ungkapnya, mengindikasikan adanya dampak positif pada anggaran subsidi, namun tetap menantang pencapaian target produksi.

Namun, laporan ini menemukan pandangan berbeda dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan terpisah, Bahlil justru menyampaikan bahwa lifting minyak per September 2025 melampaui target APBN. “Laporan dari Kepala SKK Migas ke saya, per kemarin di bulan September itu bisa sampai dengan 619 ribu barel per hari,” terang Bahlil, menawarkan optimisme di tengah data yang kontradiktif.

Menurut Bahlil, rata-rata kumulatif realisasi lifting minyak dari Januari hingga 5 Oktober 2025 berada di kisaran 605–607 ribu barel per hari. Dengan pencapaian ini, Bahlil sangat yakin bahwa target lifting APBN 2025 akan tercapai, bahkan berpotensi lebih tinggi. “APBN di 2025 insyaallah akan tercapai, bahkan lebih dari target lifting. Ini juga dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS),” tambahnya, memperkuat keyakinannya dengan dukungan data dari lembaga statistik.

Menanggapi perbedaan data ini, Praktisi migas Hadi Ismoyo menilai bahwa informasi yang disampaikan Kementerian Keuangan lebih akurat. Menurutnya, data Kemenkeu bersumber dari laporan working level SKK Migas yang diperbarui secara rutin. “Data Menkeu Pak Purbaya yang benar, karena bersumber dari working level SKK pada saat shipcoord. Datanya dihadiri sekitar 30 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) besar maupun kecil dan di-update tiap minggu. Cukup akurat,” jelas Hadi kepada Kontan, Rabu (15/10).

Hadi menjelaskan, ketidaksesuaian data dapat timbul karena laporan di level pimpinan SKK Migas terkadang memasukkan produksi LPG yang telah dikonversi ke setara minyak. Padahal, sesuai nomenklatur dalam Undang-Undang APBN, lifting hanya mencakup minyak dan kondensat, bukan LPG. “Biasanya LPG itu masuk dalam perhitungan produksi gas, bukan lifting minyak,” katanya, memberikan pencerahan mengenai perbedaan metodologi perhitungan.

Selain itu, Hadi menambahkan bahwa penurunan lifting migas pada 2025 sebagian besar disebabkan oleh kondisi lapangan migas nasional yang sudah menua. Sekitar 70% wilayah kerja (WK) migas Indonesia tergolong mature, dicirikan oleh rasio gas-minyak (GOR) dan kadar air (water cut) yang tinggi, serta mengalami penurunan alami (natural decline) yang signifikan. Meskipun demikian, capaian produksi sekitar 580 ribu barel per hari di tahun 2025 dinilai cukup baik, mengindikasikan bahwa tingkat penurunan hampir mendekati nol dibandingkan tahun sebelumnya.

Hadi juga menggarisbawahi bahwa pencapaian ini tidak lepas dari upaya gigih SKK Migas dan para KKKS dalam mengintensifkan program well work, infill drilling, percepatan plan of development (POD), plan of production (POP), dan open production line (OPL). “Perlu kita apresiasi kerja keras SKK dan KKKS, walau belum mencapai target sepenuhnya,” pungkasnya, mengakui dedikasi sektor ini meski masih ada gap menuju target APBN.