Luhut Binsar Pandjaitan, selaku Ketua Dewan Ekonomi Nasional, dijadwalkan akan memaparkan strategi deregulasi inovatif berbasis kecerdasan buatan (AI) kepada Presiden Prabowo Subianto. Langkah revolusioner ini diyakini mampu menekan potensi kebocoran anggaran negara secara signifikan, menandai komitmen serius pemerintah dalam efisiensi birokrasi.
Dalam penjelasannya, Luhut menerangkan bahwa implementasi AI dalam upaya deregulasi ini akan terintegrasi penuh dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (OSS). OSS sendiri merupakan platform piranti lunak berbasis web yang berfungsi sebagai gerbang utama informasi serta penyelenggara izin usaha berbasis risiko bagi pelaku bisnis di Indonesia.
“Kami telah berkoordinasi intensif dengan Menteri Investasi, Rosan P Roeslani, untuk segera mengimplementasikan program deregulasi berbasis AI ini. Jadi, nantinya program AI tersebut akan mengolah seluruh dokumen yang masuk ke dalam sistem OSS,” ujar Luhut saat berada di kantornya, Rabu (13/8).
Sistem OSS ini telah menghubungkan enam kementerian utama, yang menunjukkan cakupan dan dampak lintas sektoral dari inisiatif ini. Keenam kementerian tersebut meliputi Kementerian Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pertanian, memastikan sinkronisasi data dan proses perizinan yang lebih mulus.
Lebih lanjut, OSS sendiri terbagi menjadi tiga subsistem utama: subsistem pelayanan informasi, subsistem perizinan berusaha, dan subsistem pengawasan. Pemasangan AI ke dalam sistem OSS ini merupakan bagian integral dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, yang menegaskan landasan hukum bagi inovasi digital ini.
Menariknya, pemasangan AI dalam OSS ini dilakukan oleh para aktor yang juga berada di balik suksesnya pengembangan platform nasional seperti Peduli Lindungi, Katalog Elektronik, dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara. “Kita patut berbangga melihat kemampuan negeri kita. Meskipun masih banyak tantangan yang ada, namun masalah tersebut tidak akan menghalangi kemajuan,” ungkap Luhut dengan optimis.
Sejalan dengan upaya peningkatan iklim investasi, pada Maret 2025 mendatang, Luhut Binsar Pandjaitan bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah bersepakat untuk membentuk tim kajian khusus. Tim ini akan berfokus pada identifikasi dan analisis faktor-faktor penghambat masuknya investasi di Indonesia, melengkapi langkah-langkah deregulasi yang sedang digagas.