Presiden Prabowo Subianto berencana mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026. Dana jumbo ini diproyeksikan akan digelontorkan melalui Badan Gizi Nasional (BGN) dengan target ambisius menjangkau 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, dalam konferensi pers Nota Keuangan RAPBN 2026 di Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu pada Jumat (15/8), menjelaskan bahwa ketika program MBG berjalan penuh pada Januari hingga Desember 2026, penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diperkirakan mencapai sekitar Rp 25 triliun per bulan. Ini menunjukkan skala program yang masif dan komitmen pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat.
Dadan juga mengakui bahwa target awal 20 juta penerima manfaat MBG baru akan tercapai pada Agustus 2025. Oleh karena itu, BGN menetapkan target yang lebih tinggi, yaitu 82,9 juta penerima manfaat, untuk dicapai pada akhir tahun ini. Harapannya, program ini dapat beroperasi secara penuh dengan anggaran terbaru pada tahun 2026, memastikan cakupan yang maksimal dan merata.
MBG Baru Serap Anggaran Rp 10,3 Triliun
Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program MBG pada tahun 2025. Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan kesiapannya untuk mengucurkan tambahan dana hingga Rp 100 triliun guna memenuhi kebutuhan anggaran MBG agar bisa menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat secara menyeluruh.
Baca juga:
- Dinikmati Orang Kaya, Pemerintah akan Ubah Penyaluran Subsidi LPG hingga BBM
- Anggaran Pendidikan 2026 Terbesar Sepanjang Sejarah, Hampir Separuhnya untuk MBG
Meski demikian, Dadan mengungkapkan bahwa hingga Agustus 2025, program MBG baru menyerap APBN sebesar Rp 10,3 triliun. Dana ini, tegas Dadan, murni dialokasikan untuk intervensi pemenuhan gizi. Kendati serapan anggaran tampak rendah dari alokasi yang tersedia, Dadan menjelaskan bahwa tidak semua infrastruktur program selalu harus dibiayai oleh APBN.
Lebih lanjut, Dadan menggarisbawahi bahwa dalam program MBG ini, seluruh infrastruktur yang kini telah beroperasi sepenuhnya dibiayai oleh mitra. Badan Gizi Nasional mencatat, per 15 Agustus 2025, sebanyak 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur pelayanan MBG telah beroperasi. Dapur-dapur ini tersebar luas di 510 kabupaten dan 7.200 kecamatan di seluruh Indonesia.
Saat ini, sekitar 19 ribu SPPG lainnya masih dalam proses menuju operasional dan tengah memasuki tahap verifikasi. Dadan menegaskan bahwa pembangunan SPPG yang sudah beroperasi dan yang hampir operasional ini 100% dibiayai oleh uang masyarakat. Total dana masyarakat yang sudah beredar untuk mendukung inisiatif ini diperkirakan mencapai sekitar Rp 48 triliun, sebuah angka signifikan yang menunjukkan partisipasi luas di luar APBN.
Ringkasan
Pemerintah berencana mengalokasikan Rp 335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2026, dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Anggaran ini akan dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan diperkirakan menyerap sekitar Rp 25 triliun per bulan saat program berjalan penuh.
Hingga Agustus 2025, program MBG telah menyerap Rp 10,3 triliun dari APBN, meskipun alokasi dana yang tersedia lebih besar. BGN mencatat bahwa terdapat 5.885 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi, didukung dana dari masyarakat yang mencapai sekitar Rp 48 triliun.