Ifonti.com, JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu prioritas utama pemerintah, tercermin dari penetapan anggaran fantastis sebesar Rp335 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Angka ini dialokasikan dari berbagai sektor penting, mulai dari pendidikan hingga kesehatan, dengan porsi terbesar, yakni lebih dari 66%, berasal dari pos pendidikan.
Peningkatan signifikan anggaran MBG ini dipaparkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025). Tercatat, anggaran program ini melonjak drastis dari Rp71 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp335 triliun untuk tahun anggaran berikutnya. Total pagu anggaran lintas pos ini akan menjangkau target sasaran penerima manfaat sebanyak 82,9 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Menurut Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kemenkeu, Tri Budhianto, alokasi anggaran MBG ini mencakup Rp223,6 triliun dari fungsi pendidikan, Rp24,7 triliun dari fungsi kesehatan, dan Rp19,7 triliun di bawah fungsi ekonomi. Pernyataan tersebut disampaikannya di Bogor, Jawa Barat, dan dikutip pada Minggu (12/10/2025).
Tri Budhianto menjelaskan bahwa dominasi porsi anggaran dari sektor pendidikan tak terlepas dari fakta bahwa mayoritas penerima manfaat program MBG adalah para peserta didik atau pelajar. “Di MBG ini, karena sebagian targetnya anak sekolah dan sebagainya, maka dia menjadi bagian dari fungsi pendidikan,” jelas Tri, menegaskan relevansi program dengan tujuan pendidikan nasional.
Di sisi lain, alokasi MBG untuk kelompok ibu hamil dan balita secara spesifik diarahkan untuk pemenuhan gizi dan kesehatan mereka, sehingga menjadi bagian integral dari fungsi kesehatan. Penting untuk digarisbawahi, Tri Budhianto juga menegaskan bahwa alokasi Rp223,6 triliun dari fungsi pendidikan untuk MBG bukanlah bentuk pemotongan anggaran pendidikan yang telah ada. “Ini bukan berarti mengurangi anggaran pendidikan, tapi dia memang menjadi bagian dari pendidikan itu. Jadi, dia bagian dari fungsi pendidikan,” paparnya lebih lanjut, menyoroti sifat komplementer program ini.
Untuk menjamin kelancaran implementasi pada APBN 2026, Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap anggaran sebesar Rp1,2 triliun setiap hari untuk MBG. Penyerapan masif ini mensyaratkan kesiapan matang, baik dari sisi target penerima manfaat program prioritas pemerintah maupun fasilitas dan infrastruktur pendukung yang harus rampung pada tahun 2025 ini.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, memaparkan secara rinci target-target tersebut. Selain 82,9 juta penerima MBG, kesiapan juga mencakup pengadaan hingga 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah aglomerasi perkotaan, serta 6.000 SPPG di daerah terpencil. Ini menunjukkan komitmen untuk pemerataan gizi di seluruh wilayah.
Dengan persiapan yang cermat, Dadan optimis penyerapan anggaran akan berjalan lancar. “Tahun depan, mulai hari pertama, kita akan serap Rp1,2 triliun per hari. Jadi penyerapannya tahun depan sudah tidak lagi masalah. Bahkan mungkin penyerapannya pasti sekali, Rp1,2 triliun per hari tahun depan,” tegas Dadan kepada wartawan di kantor BGN, Senin (29/9/2025), menjamin keberlanjutan program vital ini.
Ringkasan
Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun dalam APBN 2026 untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan porsi terbesar berasal dari pos pendidikan. Alokasi ini meningkat signifikan dari Rp71 triliun pada APBN 2025 dan akan menjangkau target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa alokasi anggaran dari sektor pendidikan sebesar Rp223,6 triliun untuk MBG bukanlah pemotongan anggaran pendidikan yang sudah ada.
Direktur Anggaran Kemenkeu menjelaskan bahwa sebagian besar penerima manfaat MBG adalah peserta didik, sehingga program ini menjadi bagian dari fungsi pendidikan. Badan Gizi Nasional (BGN) diperkirakan akan menyerap anggaran Rp1,2 triliun setiap hari untuk MBG. Persiapan matang mencakup pengadaan 25.400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di perkotaan dan 6.000 SPPG di daerah terpencil.