Meski B2B, Danantara Sebaiknya Menimbang-nimbang Sebelum Terlibat di Merger GOTO-Grab

Ifonti.com JAKARTA. Kabar mengenai potensi merger antara PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) dan Grab terus bergulir di tengah sorotan publik. Meskipun pihak GOTO menegaskan bahwa belum ada kesepakatan resmi yang dicapai, perkembangan terbaru mengindikasikan adanya tawaran menarik bagi Danantara.

Mengutip laporan Financial Times pada Kamis (13/11), GOTO dan Grab dikabarkan tengah dalam tahap negosiasi untuk menawarkan golden share kepada Danantara. Kendati belum ada konfirmasi resmi terkait rumor ini, isu tersebut telah memicu berbagai spekulasi mengenai arah aksi korporasi kedua raksasa teknologi tersebut.

Menanggapi kabar tersebut, Chief Investment Officer (CIO) Danantara, Pandu Patria Sjahrir, sebelumnya telah menekankan bahwa potensi keterlibatan Danantara dalam rencana merger GOTO dan Grab akan sepenuhnya berlandaskan pada prinsip business to business (B2B). “Pemerintah juga sudah memberikan masukan, kita pasti mengikuti. Tapi yang paling penting unsur B2B-nya,” ujar Pandu seusai peluncuran Bulan Fintech Nasional (BFN) 2025, pada Senin (11/11/2025).

Lebih lanjut, Pandu menjelaskan bahwa Danantara pada dasarnya mendukung setiap langkah strategis yang menjanjikan keuntungan komersial yang jelas. “Nantinya kita pasti akan support, tapi kita lihat. Karena yang penting juga dari sisi commercial return harus ada,” tambahnya, menandaskan fokus pada aspek profitabilitas dari investasi yang mungkin dilakukan.

Harga Saham GOTO Melonjak Efek Merger dengan Grab, Ini Saran Analis untuk Beli & Jual

Di sisi lain, pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menyuarakan pandangan yang berbeda. Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak perlu turut campur dalam aksi korporasi kedua aplikator tersebut, terutama mengingat mayoritas saham mereka dikuasai oleh investor asing.

Trubus lebih lanjut menyoroti bahwa dana Danantara berasal dari dividen BUMN, yang merupakan uang publik dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas. “Aksi korporasi Grab dan GOTO tidak memberikan manfaat terhadap kepentingan publik secara luas,” tegas Trubus dalam keterangannya, Rabu (13/11).

Potensi kerancuan di masyarakat juga menjadi kekhawatiran Trubus jika Danantara menjadi salah satu pemegang saham GOTO dan Grab. Pertanyaan besar muncul: siapa yang akan bertanggung jawab apabila investasi tersebut mengalami kerugian di kemudian hari? Trubus menyarankan agar pemerintah dan Danantara lebih bijak dalam berinvestasi, mengarahkan dananya pada perusahaan atau proyek yang memberikan dampak signifikan bagi kepentingan publik, seperti penambahan kapasitas kilang pengolahan bahan bakar minyak (BBM) atau pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis sampah.