Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurahman, menyatakan optimisme tinggi bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) sektor UMKM dapat ditekan hingga di bawah 4% pada akhir tahun ini. Keyakinan tersebut didasari oleh tren penurunan NPL kredit UMKM yang tercatat dari 4,49% pada Mei 2025 menjadi 4,41% pada Juni 2025, memberikan sinyal positif atas upaya yang dilakukan.
Namun, data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menunjukkan adanya tren peningkatan NPL kredit UMKM, dengan angka 4,03% pada Januari 2025. Maman menjelaskan, penurunan yang terjadi pada akhir paruh pertama tahun ini merupakan hasil dari strategi peningkatan pengawasan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami telah memperdalam pengawasan penyaluran KUR hingga ke tingkat provinsi, sebuah langkah yang sebelumnya belum pernah dilakukan secara intensif. Pendekatan ini memastikan bahwa distribusi KUR tidak lagi hanya berfokus pada kuantitas, melainkan juga pada kualitas,” ungkap Maman Abdurahman kepada Katadata.co.id, Selasa (9/9), menegaskan komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan usaha mikro, kecil, dan menengah.
Sejalan dengan upaya tersebut, Menteri Maman telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam proses penyaluran KUR sepanjang tahun ini. Target konkretnya adalah menurunkan NPL KUR dari 3% pada akhir tahun sebelumnya menjadi sekitar 2% pada tahun ini. “Kami secara konsisten mendorong agar NPL kredit UMKM terus menunjukkan tren penurunan. Data Juni 2025 sudah memperlihatkan awal yang positif, dan kami berkomitmen untuk menjaga momentum ini hingga akhir tahun,” tambahnya.
Sebagai strategi proaktif lainnya, Maman Abdurahman sebelumnya juga telah mendesak pihak perbankan untuk membentuk tim pendampingan UMKM. Menurutnya, tim khusus ini krusial dalam proses penyaluran KUR, dengan misi utama menekan potensi terjadinya kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) secara signifikan.
Efektivitas keberadaan tim pendamping ini telah terbukti, sebagaimana dicontohkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Maman mengungkapkan bahwa PNM berhasil menjaga NPL sektor UMKM di angka sekitar 0,86% pada Agustus 2024, berkat investasi yang dialokasikan dari keuntungan perusahaan untuk membiayai operasional tim pendamping tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendampingan UMKM memiliki dampak signifikan dalam menjaga kualitas kredit.
“Dalam setiap proses penyaluran kredit di industri keuangan, tentu ada margin keuntungan. Mengapa tidak sebagian kecil, sekitar 1% hingga 1,5% dari margin kredit tersebut, dialokasikan sebagai biaya operasional bagi tim pendamping di bank-bank penyalur KUR?” tanya Maman saat berada di kantornya, Jumat (25/4), menegaskan urgensi investasi pada kualitas penyaluran kredit.
Tim pendamping ini, menurut Maman, akan membekali para penerima KUR dengan berbagai keahlian esensial, mulai dari pengelolaan keuangan yang baik hingga manajemen usaha yang efektif. Politikus Partai Golkar itu menekankan bahwa keberadaan tim pendamping di setiap bank penyalur sangat vital dalam upaya kolektif menekan angka NPL saat ini.
Maman Abdurahman juga menegaskan bahwa penyaluran KUR masih dalam kategori aman selama NPL sektor UMKM tetap di bawah 5%. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa sepanjang tahun lalu, NPL sektor UMKM sempat berada di atas 4% selama 10 dari 12 bulan, dengan puncaknya mencapai 4,27% pada Mei 2024. “Kami memahami faktor-faktor yang menyebabkan NPL di sektor UMKM cenderung di atas 4% pada periode tertentu. Namun, pemahaman ini tidak berarti kami akan berdiam diri; justru kami harus semakin giat melakukan berbagai upaya strategis untuk menekan NPL tersebut secara berkelanjutan,” pungkasnya, menggarisbawahi komitmen untuk pertumbuhan UMKM yang sehat.
Ringkasan
Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurahman, optimis rasio NPL UMKM dapat ditekan di bawah 4% pada akhir tahun, didukung tren penurunan dari 4,49% (Mei 2025) menjadi 4,41% (Juni 2025). Penurunan ini merupakan hasil peningkatan pengawasan penyaluran KUR hingga tingkat provinsi dan fokus pada kualitas, bukan hanya kuantitas.
Strategi lain termasuk menginstruksikan pemerintah daerah berhati-hati dalam penyaluran KUR dan mendorong bank membentuk tim pendamping UMKM. Contoh sukses PNM dengan NPL UMKM sekitar 0,86% berkat tim pendamping menunjukkan pentingnya pendampingan. Pemerintah menganggap penyaluran KUR aman selama NPL sektor UMKM di bawah 5% dan terus berupaya menekan NPL secara berkelanjutan.