Pemerintah akan menyiapkan skema stimulus untuk menghadapi melambungnya harga plastik yang terdampak gejolak geopolitik dunia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembahasan ini akan dilakukan pada Selasa (28/4).
“Besok (Selasa) kita akan bahas rapat dengan tim satgas di sini. Satgas Percepatan Ekonomi Nasional termasuk debottlenecking,” kata Airlangga di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (27/4).
Airlangga tak memberikan banyak bocoran mengenai rencana pemerintah. Ia hanya mengatakan pemerintah tengah menggodok stimulus yang akan diberikan nanti.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiono sebelumnya meminta agar pemerintah memberikan insentif bagi industri daur ulang, seperti pembebasan atau penanggungan pajak pertambahan nilai (PPN). Langkah ini dinilai penting untuk menutup selisih harga antara plastik daur ulang dan bahan baku murni.
Baca juga:
- Badan Pangan Waspadai Potensi Kenaikan Harga Beras dan Gula Imbas Krisis Plastik
- Harga Plastik Meroket, Produsen Biskuit Naikkan Harga Produk
- Harga Plastik Meroket, Kemendag Cari Pemasok Bahan Baku dari India hingga Afrika
Untuk jangka menengah, Fajar menilai Indonesia perlu memperkuat industri petrokimia dalam negeri. Peran Pertamina dinilai strategis dalam meningkatkan produksi bahan baku seperti polipropilena, yang menjadi komponen utama berbagai produk plastik.
Fajar mengatakan, untuk jangka menengah, Indonesia perlu memperkuat industri petrokimia dalam negeri. Peran Pertamina dinilai strategis dalam meningkatkan produksi bahan baku seperti polipropilena, yang menjadi komponen utama berbagai produk plastik.
Saat ini, kilang baru di Balikpapan disebut mulai mengarah pada produksi propilena, meskipun masih berfokus pada penguatan pasokan energi seperti LPG.
“Ke depan, pengembangan produk petrokimia harus berjalan beriringan dengan kebutuhan energi,” kata Fajar dalam keterangannya kepada Katadata.co.id, Jumat (17/4).
Industri plastik dalam negeri tengah melakukan berbagai langkah efisiensi untuk menekan lonjakan biaya produksi, mulai dari mengurangi ketebalan produk hingga meningkatkan penggunaan bahan daur ulang.
Fajar mengatakan, pelaku industri hilir atau konverter plastik didorong melakukan inovasi seperti saat krisis 1998 dan 2008. Langkah utama yang dilakukan adalah downgauging atau pengurangan ketebalan dan dimensi plastik.
“Kemasan yang sebelumnya tebal bisa dikurangi, sehingga penggunaan bahan baku lebih efisien,” katanya.
Potensi Mendorong Pemanfaatan Plastik Daur Ulang
Selain itu, industri juga meningkatkan penggunaan bahan campuran (filler), seperti kapur dan silikat untuk mengurangi ketergantungan pada biji plastik murni. Upaya lain adalah menggenjot pemanfaatan plastik daur ulang. Saat ini kapasitas industri daur ulang nasional mencapai 2 juta ton, namun realisasi produksinya baru sekitar 1,5 juta ton.
“Masih ada potensi sekitar 500 ribu ton yang bisa dimanfaatkan untuk menggantikan bahan baku virgin,” kata Fajar.
Namun, ia menilai tantangan utama industri daur ulang adalah keterbatasan pasokan sampah plastik. Karena itu, diperlukan peran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari sumber.
Adapun, Satgas Pertumbuhan Ekonomi yang disebutkan oleh Airlangga merupakan Satgas baru yang diketuai olehnya.
Pembentukan Satgas tersebut termaktub dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.
“Untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045 terkait penguatan ekonomi kerakyatan, diperlukan percepatan program pemerintah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi,” tertulis dalam peraturan pertimbangan yang dapat diakses pada laman JDIH Kementerian Sekretariat Negara, Senin (20/4).