Golkar Kritik Rencana Tarik Dolar WNI di Luar Negeri, Rapat dengan BI!
Politisi Golkar kritik rencana pemerintah tarik dolar WNI dari luar negeri. Rencana ini masih digodok, BI belum beri respons jelas.
Politics
Daerah Dapat Bagi Hasil PPh 21 Mulai 2026: Aturan Baru Kemenkeu
Anggito Abimanyu mengatakan, skema DBH pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 berdasarkan wilayah domisili pekerja akan diterapkan pada 2026.
LPS Bakal di Bawah Kendali DPR, Purbaya: Tahun Ini Masih di Kemenkeu
LPS akan di bawah kendali penuh DPR jika mengacu ke draf RUU P2SK.
Revisi UU PPSK: DPR Kuasai BI, OJK, & LPS? Ini Dampaknya!
DPR dan pemerintah bahas revisi UU PPSK, perkuat peran DPR dalam pengawasan BI, OJK, dan LPS, termasuk rekomendasi pencopotan pejabat berdasarkan evaluasi.
Pengadilan Banding AS Tolak Upaya Trump Pecat Gubernur The Fed Lisa Cook
Pengadilan Banding AS menolak upaya Donald Trump memecat Gubernur The Fed Lisa Cook, menguji independensi bank sentral.
Prabowo Beri Subsidi Rumah Rp 150 Miliar untuk Peserta BPJS!
Presiden Prabowo meluncurkan program insentif Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Program senilai Rp 150 miliar ini berupa keringanan pembayaran bunga.
Jokowi Ungkap Dampak Penggantian Menkeu: Rupiah Menguat, IHSG Rebound!
Presiden ke-7 RI, Jokowi ikut mengomentari soal pergantian Menteri Keuangan (Menkeu) dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa.
Reshuffle Kabinet: Survei Ungkap 64% Warganet Pesimis Ada Perubahan?
Riset Continuum Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyimpulkan 64% percakapan warganet bernada negatif terhadap reshuffle kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Tim Independen Usut Kerusuhan Demo Agustus-September: 6 Lembaga HAM Bergerak
Enam lembaga HAM membentuk Tim Independen Pencari Fakta untuk menyelidiki kericuhan demonstrasi yang terjadi sejak akhir Agustus hingga awal September 2025.
Efisiensi Anggaran Kemenkeu 2026: Langkah Strategis Apa Saja?
Jakarta, IDN Times – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yang saat ini dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, akan melanjutkan kebijakan efisiensi anggaran untuk internal pada 2026. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah pengendalian biaya belanja birokrasi. “Pada 2026, dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), kami akan terus melan…