Presiden Prabowo Subianto menanggapi serius insiden keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menimpa ribuan siswa, berjanji untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Ia juga menyerukan agar setiap hambatan dalam implementasi program krusial ini tidak lantas menjadi komoditas politik yang kontraproduktif.
Pernyataan tegas ini disampaikan Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, merespons maraknya kasus keracunan MBG yang menjadi sorotan publik. Ia menekankan, ‘Harus waspada agar jangan sampai ini dipolitisasi,’ sebagaimana disiarkan dalam Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (27/9). Bahkan dari luar negeri, Prabowo Subianto mengaku telah memantau perkembangan kasus keracunan makanan ini, menegaskan komitmennya untuk segera memanggil pejabat terkait guna membahas dan mencari solusi terbaik.
Sebagai langkah konkret, Presiden Prabowo menegaskan akan segera memanggil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta sejumlah pejabat terkait lainnya untuk mendiskusikan langkah-langkah penanganan. ‘Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan berapa pejabat, kami akan diskusikan,’ ujarnya.
Baca juga:
- Marak Siswa Keracunan MBG, Prabowo akan Panggil Kepala Badan Gizi Nasional
Prabowo menggarisbawahi pentingnya program Makan Bergizi Gratis ini, yang dirancang khusus untuk membantu anak-anak kurang mampu. Ia bahkan menyoroti realitas bahwa masih banyak anak yang hanya bisa makan nasi dengan garam. Oleh karena itu, insiden keracunan makanan gratis ini harus segera diatasi. ‘Makanya ini harus diatasi. Pasti ada hambatan dan rintangan, tapi kami atasi,’ tegasnya, menunjukkan tekad kuat untuk melanjutkan program demi masa depan generasi muda.
Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap skala masalah yang signifikan. Tercatat, sebanyak 5.914 penerima manfaat program MBG mengalami keracunan dari Januari hingga 25 September, tersebar di 70 lokasi berbeda. Korban mencakup bukan hanya anak sekolah, tetapi juga ibu hamil. Dari total kasus yang tersebar di tiga wilayah, Wilayah II atau Jawa menunjukkan angka tertinggi, yaitu 41 kasus yang melibatkan 3.610 orang.
Menyikapi kondisi ini, BGN mendesak agar setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) segera mengantongi Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) dari Kementerian Kesehatan. Target waktu yang ditetapkan cukup ketat, yaitu paling lambat bulan depan. Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Jumat (26/9), menegaskan, ‘Kami memberikan batas waktu satu bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat halal, dan penggunaan air layak pakai dalam waktu satu bulan.’ Ini menjadi langkah krusial untuk memastikan keamanan pangan dan kualitas gizi yang diberikan kepada para penerima manfaat.