Kebijakan pro rakyat di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini mulai menunjukkan dampak nyata setelah satu tahun implementasinya. Pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan masif infrastruktur energi, tetapi juga berkomitmen penuh dalam memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai pilar utama pembangunan nasional.
Langkah konkret yang diambil meliputi serangkaian program pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja, serta dukungan strategis untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Selain itu, pemerintah secara sengaja menempatkan proyek-proyek energi vital di luar pusat-pusat industri besar, memastikan manfaat ekonomi dapat tersebar lebih merata hingga ke tingkat pedesaan, menciptakan pemerataan kesejahteraan yang adil.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah perwujudan nyata dari transformasi ekonomi dan upaya peningkatan mutu manusia Indonesia. “Transformasi ini tidak hanya berdampak perubahan struktur ekonomi, tetapi juga perbaikan mutu manusia sebagai subyek pembangunan,” ujar Bahlil dalam keterangan resmi pada Minggu (26/10).
Dalam kurun waktu setahun terakhir, Kementerian ESDM mencatat puluhan ribu tenaga kerja di sektor energi dan pertambangan telah mengikuti program pelatihan dan sertifikasi intensif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing mereka dalam menghadapi tuntutan industri masa depan. Dampak positifnya sangat signifikan, di mana proyek-proyek hilirisasi yang diinisiasi berhasil menciptakan lebih dari 276.000 peluang kerja baru yang substansial.
Bahlil lebih lanjut menjelaskan bahwa manfaat pembangunan ini kini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di berbagai pelosok daerah. “Aneka program (ESDM) membuat ibu-ibu bisa menjahit hingga malam, anak-anak belajar dengan cahaya terang, nelayan hasil tangkapannya lebih awet,” tuturnya, menggambarkan secara langsung bagaimana kebijakan ini menyentuh kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dampak Fiskal dan Investasi
Transformasi di sektor ESDM juga turut memperkokoh posisi fiskal negara. Data Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Semester I 2025 telah mencapai Rp183,3 triliun, atau sekitar 71,99 persen dari target yang ditetapkan untuk tahun ini. Kontribusi terbesar berasal dari subsektor mineral dan batubara yang menyumbang Rp100,2 triliun, diikuti oleh subsektor minyak dan gas bumi sebesar Rp73,3 triliun.
Kinerja fiskal yang solid ini beriringan dengan peningkatan minat investasi sektor ESDM. Realisasi investasi hingga Agustus 2025 mencapai USD17,20 miliar, menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 8,5 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat USD15,85 miliar. Pertumbuhan investasi ini didominasi oleh sektor minyak dan gas sebesar USD10,22 miliar, serta sektor minerba dengan USD3,80 miliar.
Menurut Bahlil, pencapaian luar biasa ini merupakan buah dari arahan tegas Presiden Prabowo Subianto yang selalu menekankan pentingnya kemandirian sumber daya nasional. “Presiden Prabowo telah memandu dengan tepat dan tegas arah baru (kebijakan sektor ESDM) terhadap amanat konstitusi tersebut,” jelas Bahlil, menggarisbawahi peran kepemimpinan dalam keberhasilan ini.
Secara keseluruhan, data dan tren yang muncul memberikan dua sinyal utama: keberlanjutan program hilirisasi berjalan pada jalur yang benar, dan kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah terus meningkat. Dengan semakin banyaknya produk bernilai tambah yang dihasilkan di dalam negeri, peluang untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan penerimaan daerah pun semakin terbuka lebar.
Dengan demikian, transformasi ini tidak hanya menandai babak baru bagi sektor ESDM sebagai penyumbang pendapatan negara, tetapi juga menegaskan perannya sebagai penggerak utama ekonomi nasional yang berkeadilan dan pencipta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.