Rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jaksel Dijarah Massa, Kemenkeu Sempat Batalkan 2 Agenda Besar
Ifonti.com Aksi penjarahan yang sebelumnya menyasar rumah beberapa publik figur kini semakin meluas dan mengkhawatirkan masyarakat luas.
Setelah nama-nama seperti anggota DPR Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan selebritas Uya Kuya menjadi korban, kini rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani pun turut dijarah massa.
Situasi ini menunjukkan bahwa eskalasi kerusuhan sosial telah mencapai titik yang serius, di mana tokoh-tokoh negara pun tak luput dari amukan warga.
Sebelum insiden penjarahan terhadap kediaman pejabat tertinggi di Kementerian Keuangan itu terjadi, dua agenda ekonomi nasional yang sangat penting bahkan terpaksa dibatalkan akibat kondisi Jakarta yang tidak aman.
Berdasarkan unggahan video dari akun TikTok @infojakarta.co.id, terlihat sekelompok massa dengan brutal menyerbu sebuah rumah yang disebut sebagai kediaman Sri Mulyani, berlokasi di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Jakarta Selatan.
Dalam video tersebut, massa tidak hanya merusak properti, tetapi juga terlihat membawa keluar barang-barang dari dalam rumah yang diyakini sebagai milik pribadi Menteri Keuangan RI.
“Kondisi rumah Sri Mulyani yang dijarah 31 Agustus jam 1.41 pagi,” demikian bunyi keterangan pada video yang beredar luas di media sosial.
Akun-akun besar lainnya seperti Fakta.jakarta dan Fakta.indo, yang masing-masing memiliki ratusan ribu hingga jutaan pengikut, juga turut mengunggah momen-momen penjarahan yang kini viral tersebut.
Dari pantauan video, terlihat sejumlah warga berlarian dengan tergesa-gesa, beberapa di antaranya tampak membawa barang-barang berharga dari dalam rumah yang dituding sebagai milik Sri Mulyani.
Informasi sementara menyebutkan bahwa kejadian memilukan ini berlangsung pada Minggu dini hari, tepatnya tanggal 31 Agustus 2025 sekitar pukul 01.41 WIB.
Situasi yang terekam dalam video-video tersebut menunjukkan betapa rentannya keamanan bahkan bagi pejabat negara sekalipun di tengah kekacauan yang sedang melanda ibu kota.
Meskipun begitu, hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Kementerian Keuangan maupun dari Sri Mulyani secara pribadi terkait insiden penjarahan di Bintaro tersebut.
Pihak redaksi Tribunnews.com menyatakan bahwa mereka masih terus melakukan konfirmasi kepada narasumber terkait untuk memperoleh kebenaran dari peristiwa ini.
Perkembangan terbaru mengenai kejadian ini akan terus diperbarui, sembari publik menanti klarifikasi resmi dan langkah konkret dari aparat keamanan.
Istana dan Kemenkeu Sempat Batalkan 2 Agenda Besar
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membatalkan acara konferensi pers bulanan APBN KiTa, yang dijadwalkan Jumat (29/8/2025), sehubungan dengan kondisi Jakarta yang tidak kondusif.
Dalam pernyataan resmi, Biro KLI Kemenkeu menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025.
“Izin menginfokan perubahan jadwal konferensi pers APBN KiTa dari yang semula dijadwalkan hari ini Jumat, 29 Agustus 2025 pukul 09.30 WIB menjadi Rabu, 3 September 2025. Demikian disampaikan, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama rekan-rekan media,” kata Biro KLI Kemenkeu dalam pesan singkatnya, Jumat (29/8/2025).
Konferensi pers APBN KiTa adalah agenda bulanan dimana Menteri Keuangan dan jajarannya melaporkan pendapatan dan belanja negara atau APBN terkini.
Tidak hanya agenda ini, Bank Indonesia (BI) juga memutuskan membatalkan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan P2DD tahun 2025 yang seharusnya diadakan di Istana Negara siang ini. BI berjanji akan mengabarkan jika ada informasi update terkini soal acara Rakornas TPID & TP2DD tersebut.
Semula, acara ini dilaksanakan dalam rangka mendorong pengendalian inflasi serta percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah, Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) serta Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas TP2DD) melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan P2DD tahun 2025.
Rakornas kali ini sebenarnya akan dihadiri oleh Presiden RI Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia (GBI) Perry Warjiyo, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan, serta seluruh Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota peserta Rakornas TPID dan P2DD.
3 Anggota DPR Minta Maaf
Secara berurutan tiga anggota DPR RI meminta maaf terbuka kepada masyarakat Indonesia atas sikap dan pernyataan mereka yang dinilai menyinggung.
Ketiganya adalah Nafa Urbach, Eko Patrio dan Uya Kuya.
Untuk diketahui, tiga anggota dewan tersebut adalah mantan selebriti yang dulunya dikenal sebagai pemeran, penyanyi, artis, komedian hingga presenter.
Nafa urbach adalah anggota dewan dari Fraksi Partai NasDem, sementara Eko Patrio dan Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional (PAN).
Terbaru pernyataan maaf dilontarkan Nafa Urbach lewat sebuah video yang ia unggah di akun Instagram @nafaurbach pada Sabtu (30/8/2025) malam.
Mengawalinya dengan salam, mantan istri aktor Zakc Lee ini memohon maaf kepada masyarakat Indonesia.
Ia meminta maaf atas perkataan yang menyakiti hati masyarakat.
Seperti ini katanya:
“Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia.
Saya Nafa Indira Urbach meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya, yang menyakiti hati masyarakat Indonesia, kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan.
Sekali lagi saya mohon maaf sebessar-besarnya kepada masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Nafa Urbach tercatat sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi sektor kesehatan, ketenagakerjaan, BPJS, BPOM, gizi, hingga perlindungan tenaga kerja migran.
Sebelumnya, ia sempat menonaktifkan kolom komentar di media sosialnya setelah menuai kritik karena mendukung tunjangan rumah Rp50 juta bagi anggota DPR.
“Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak,” kata Nafa Urbach kala itu.
Menurut Nafa, tunjangan tersebut diperlukan oleh anggota DPR yang berasal dari luar daerah agar bisa tinggal lebih dekat dengan kawasan Senayan dan mudah mengakses gedung DPR.
Namun, ia kemudian menyampaikan permintaan maaf atas pernyataannya tersebut.
“Guyss maafin aku yah klo statement aku melukai kalian,” tulis Nafa Urbach, sebelumnya.
“Percayalah aku gak akan tutup mata untuk memberikan hidup aku buat rakyat di dapil aku sebaik mungkin yg bisa aku kerjakan saat ini,” imbuhnya lagi.
Susul Eko Patrio dan Uya Kuya
Sebelum Nafa Urbach, permintaan maaf juga disampaikan oleh Eko Patrio dan Uya Kuya.
Eko Hendro Purnomo atau dikenal Eko Patrio, akhirnya muncul ke publik dan menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan oleh perilakunya dalam beberapa waktu terakhir.
Permintaan maaf disampaikan melalui video berdurasi dua menit yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Sabtu malam (30/8/2025).
“Dengan penuh kerendahan hati, saya Eko Patrio menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan,” ujar Eko dalam video tersebut, didampingi oleh rekan sesama anggota DPR RI dari PAN, Sigit Purnomo atau Pasha Ungu.
Eko mengaku menyadari bahwa situasi saat ini membawa luka bagi bangsa, terutama bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta maupun yang mengalami penderitaan akibat benturan sosial. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan menyampaikan pendapat.
“Tidak sedikitpun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat,” ucapnya.
Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjalankan peran sebagai wakil rakyat dengan ketulusan dan keberanian, serta tetap menjaga sumpah sebagai anggota DPR.
“Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima. Sekali lagi, saya Eko Patrio mohon maaf,” tutupnya.
Tak berselang lama, giliran Uya Kuya menyampaikan hal serupa.
Lewat Instagram pribadinya @king_uyakuya, suami dari Astrid Khairunnisha ini juga menyampaikan janji-janji untuk perubahan.
Ia berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Termasuk lebih berhati-hati dalam bersikap.
“Dengan segala kerendahan hati, saya minta maaf yang sebesar besarnya kepada masyarakat Indonesia dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta’ala.
Saya berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berhati hati dalam bersikap.”
Sama seperti Eko Patrio, keduanya mendapat sorotan karena berjoget ria dalam Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 15 Agustus 2025 lalu.
Momen tersebut terjadi hanya beberapa hari setelah pengumuman kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR yang disebut mencapai Rp120 juta per bulan, memicu kemarahan masyarakat luas.
Gelombang protes terhadap sikap anggota dewan yang dinilai tidak peka terhadap kondisi rakyat mulai memuncak pada Senin, 25 Agustus 2025. Ribuan warga dari berbagai elemen turun ke jalan di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, menyuarakan tuntutan pembubaran DPR dan peninjauan ulang kebijakan tunjangan DPR RI.
Aksi berlanjut pada Kamis, 28 Agustus, dipimpin oleh kelompok buruh dan pengemudi ojek online. Bentrokan terjadi antara massa dan aparat, hingga menewaskan seorang pengemudi ojol bernama Affan Kurniawan, yang dilaporkan tertabrak kendaraan taktis (rantis) Brimob dui Pejompongan, Jakarta Pusat
Insiden tersebut memicu gelombang demonstrasi lanjutan di berbagai kota besar, termasuk Surabaya, Bandung, Medan, Makassar dan beberapa kota lain.
Kemunculan Eko Patrio dan Uya Kuta dalam video joget yang dinilai tidak sensitif terhadap situasi nasional, membuatnya menjadi salah satu figur DPR yang paling banyak dicari dan dikritik oleh publik.
Hingga Sabtu (30/8/2025) malam berlanjut dini hari, demonstrasi masih berlangsung di sejumlah titik, dengan tuntutan yang terus bergulir terkait transparansi, akuntabilitas, dan reformasi lembaga legislatif.
Sebagai informasi, pada 25 Agustus 2025 sempat terjadi aksi demonstrasi yang menyoroti besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang nilainya mencapai lebih dari Rp100 juta.
(Tribunnewsmaker.com/ Tribunnews)