Jakarta, IDN Times – Langkah strategis pemerintah Indonesia untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10 persen melalui badan usaha milik negara (BUMN) hingga kini masih menggantung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa keputusan mengenai penambahan saham ini belum final, meskipun telah menjadi pembahasan serius sejak ia menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Opsi penambahan saham ini merupakan bagian integral dari diskusi perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia. “Ini sudah pernah dibahas, waktu itu saya masih Menteri Investasi. Opsi perpanjangan Freeport sudah pernah kita bahas tetapi sampai sekarang belum ada keputusan. Salah satunya penambahan 10 persen saham BUMN,” terang Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Dalam rencana akuisisi tambahan saham ini, pemerintah secara tegas menginginkan harga yang seoptimal mungkin. Bahlil menekankan bahwa pembelian 10 persen saham PT Freeport Indonesia tersebut tidak harus mengikuti valuasi harga pasar saat ini. Ia berpendapat bahwa negosiasi harus dilakukan untuk mendapatkan harga serendah mungkin, menghindari nilai yang dianggap terlalu tinggi.
“Saya katakan waktu itu tambahan 10 persen itu tidak harus beli dengan valuasi harga sekarang, harus semurah-murah mungkin dan berpotensi tidak kita pakai nilai yang mahal,” paparnya, menegaskan prinsip kehati-hatian dalam pengeluaran negara.
Meski wacana ini telah bergulir cukup lama, Bahlil mengakui bahwa belum ada perkembangan signifikan terkait kelanjutan rencana penambahan saham tersebut. Saat disinggung mengenai kabar pertemuannya dengan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas, Bahlil menyatakan ketidaktahuannya. “(Progresnya) belum. (Terkait pertemuan dengan Freeport) saya enggak tahu,” tambahnya.
Sebelumnya, Bahlil pernah menargetkan penyelesaian akuisisi tambahan 10 persen saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui BUMN dapat rampung pada tahun 2025, idealnya pada awal tahun. Namun, ia juga menggarisbawahi bahwa realisasi target tersebut sangat bergantung pada komunikasi dan negosiasi yang terjalin antara pemerintah Indonesia dengan Freeport-McMoRan, selaku pemilik saham mayoritas lainnya di PTFI.
“Insya Allah tahun depan paling lambat awal (tahun), Insya Allah bisa selesai. Tergantung dari komunikasi Freeport dengan kita,” ujar Bahlil kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Ringkasan
Rencana pemerintah Indonesia untuk menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia sebesar 10% melalui BUMN masih belum final. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa opsi penambahan saham ini, yang merupakan bagian dari perpanjangan IUPK Freeport, masih dalam pembahasan dan belum ada keputusan terkait harga yang diinginkan pemerintah.
Pemerintah menginginkan harga akuisisi saham yang optimal, tidak harus mengikuti valuasi harga pasar saat ini, dan berusaha mendapatkan harga serendah mungkin. Meskipun ditargetkan selesai pada awal tahun 2025, realisasi akuisisi saham ini bergantung pada komunikasi dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan.