Ifonti.com – , JAKARTA – Solikin M. Juhro menjalani fit and proper test sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di DPR RI pada Jumat (23/1/2026). Ia menyampaikan sejumlah pokok-pokok pikiran mengenai strategi kebijakan moneter ke depan, yang dirangkum dalam satu kata: ‘Semangka’.
Di hadapan para anggota DPR RI dalam agenda fit and proper test tersebut, Solikin menjabarkan terlebih dahulu mengenai berbagai tantangan yang mengadang ke depan, terutama kondisi ketidakpastian ekonomi global. Ia mengungkapkan, dinamika ekonomi dan geopolitik seakan telah menjadi new normal atau kenormalan baru dalam perkembangan ekonomi global.
“Kalau sebelumnya kita mengenal VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity), kita sekarang sudah memasuki TUNA (turbulency, uncertainty, novelty, ambiguity), jadi volatilitas sudah menjadi turbulensi. Dan tidak hanya kompleks, tetapi novelty atau kebaruan di era digital dengan kebaruan yang semakin tinggi. Jadi, VUCA ke TUNA,” ungkap Solikin dalam agenda fit and proper test di Kompleks DPR RI, Jumat (23/1/2026).
Ia melanjutkan, memasuki tahun 2026, lanskap ekonomi global juga masih dibayangi oleh ketidakpastian yang tinggi, yang mana tensi geopolitik yang berlarut menahan laju pertumbuhan ekonomi dunia pada level yang moderat, sementara volatilitas pasar uang global tetap tinggi.
“Tentunya gelombang ini akan memengaruhi pencapaian cita-cita perekonomian nasional untuk menuju negara atau perekonomian Indonesia yang maju. Dan ini tentunya kita perlu menavigasi cita-cita tersebut agar bisa tercapai dengan selaras,” ujarnya.
Solikin mengangkat tema visi dan misinya bertajuk ‘Memperkuat Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi, Berdaya Tahan, dan Inklusif untuk Indonesia Maju’. Menurutnya, visi misi tersebut menjadi strategi yang tepat dalam menghadapi kondisi ketidakpastian global.
“Untuk menerjemahkan misi tersebut, dalam rangka yang lebih konkret dan terukur, kami mengusullkan delapan strategi kebijakan yang terintegrasi dalam satu kerangka besar yang kami singkat ‘Semangka’,” ungkapnya.
Solikin membeberkan, ‘Semangka’ artinya adalah stabilitas makro ekonomi dan keuangan, ekonomi syariah dan pesantren, makroprudensial yang inovatif, akselerasi reformasi struktural, navigasi stabilitas harga pangan, gerak UMKM dan ekonomi kreatif, keandalan digitalisasi sistem pembayaran, dan aksi bersama sinergi dan kolaborasi sebagai seal atau kunci dari semua langkah-langkah. Kedelapan elemen tersebut dinilai sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan.
“’Semangka’ ini dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terorkestrasi untuk sekaligus juga menopang program Asta Cita pemerintah,” tuturnya.
Delapan Strategi ‘Semangka’
Lebih rinci, Solikin menjelaskan delapan strategi ‘Semangka’ besutannya yang menjadi buah pikirnya untuk menuju tahta sebagai Deputi Gubernur BI. Strategi pertama adalah stabilitas makro ekonomi dan keuangan. Di tengah dunia yang bergejolak, stabilitas makro ekonomi dan keuangan berfungsi sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional.
“Stabilitas nilai rupiah, inflasi yang rendah dan terkendali serta sistem keuangan yang sehat merupakan tiga pilar yang saling terkait dan tidak terpisahkan. Untuk menopangnya Bank Indonesia selama ini menerapkan strategi baruan kebijakan yang terintegrasi mengorkestrasi kebijakan moneter makroproduksial dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Strategi kedua yakni menitikberatkan kepada pengembangan ekonomi syariah dan pesantren. Hal itu berkontribusi terhadap Asta Cita ke-4, khususnya membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing.
“Ekonomi pesantren sejatinya merupakan modal sosial yang mendorong produktivitas ekonomi nasional. Pesantren memiliki peran strategi sebagai pusat pendidikan, sosial, sekaligus simpul ekonomi kerakyatan. Bank Indonesia akan memperkuat komitmen dalam pengembangan ekonomi pesantren, antara lain melalui penguatan dan integrasi ekosistem usaha meliputi pembiayaan syariah, akses pasar, teknologi, dan pendampingan,” terangnya.
Strategi ketiga adalah diarahkan melalui inovasi kebijakan makroproduksial sebagai insumen kunci untuk mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusi. Di tengah keterbatasan ruang insumen kebijakan bank sentral instrumen-instrumen yang lain, makroprudensia menjadi insumen yang semakin diandalkan, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara di dunia.
Intermediasi yang efektif adalah jembatan utama agar aktivitas ekonomi produktif dapat tumbuh secara berkelanjutan. Inovasi tersebut diwujudkan oleh BI antara lain melalui penguatan kebijakan insentif likuiditas makroproduksial yang mana BI memberikan insentif likuiditas yang lebih terarah kepada sektor-sektor prioritas. Mulai dari pertanian, industri pengolahan UMKM, hingga ekonomi hijau, dan sektor berbasis nilai tambah.
“Sektor-sektor prioritas yang kita addres, yang termasuk juga di dalam mendukung program Asta cita, kami juga di dalam konteks mendorong intermediasi ini melalui prinsip bridging liquidity supply and loan demand, me-matching-kan antara sisi supply dan demand, adalah kita mewujudkan mendorong program baru bernama pinisi yaitu percepatan intermediasi perbankan,” ujarnya.
Strategi keempat ialah akselerasi reformasi struktural sebagai prasyarat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dsan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi. Itu sejalan dengan Astra Cita ke-5 dan Astra Cita ke-7, dengan fokus utama adalah transformasi sektor riil melalui percepatan hirilisasi dan penguatan industri berbasis manufaktur prioritas agar Indonesia tidak bergantung pada ekspor komoditas mentah, tetapi mampu menciptakan nilai tambah produktivitas dan lapangan kerja berkualitas di dalam negeri.
“Dalam konteks ini Bank Indonesia berperan strategis sebagai enabler reformasi stuktural dengan menjaga stabilitas makro ekonomi, sekaligus mengarahkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pembiayaan yang di sektor produktif dan juga prioritas,” terangnya.
Solikin melanjutkan, strategi kelima adalah mengenai navigasi stabilitas harga pangan. Hal itu diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar strategis makro ekonomi pertumbuhan inklusif sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Untuk menavigasi stabilitas harga pangan, BI memegang peranannya strategik melalui penguatan pembiayaan sektor pertanian dan pangan strategik, serta digitalisasi ekosistem pangan. Orkestrasi kebijakan tersebut diperkeluat melalui Gerakan Nasional Pengenalian Inflasi Pangan (GNPIP).
“Kita juga memiliki UMKM binaan lebih dari sekitar 2 ribu, dan tentunya ini semua diintegrasikan, dan dengan upaya tersebut diharapkan langkah-langkah strategi ini bisa dioptimalkan dan memiliki nilai tambah yang begitu luas karena mendukung penguatan ketahanan pangan nasional dan sekaligus program strategik pemerintah, antara lain MBG,” tuturnya.
Strategi keenam, yakni diarahkan untuk menjadikan UMKM dan ekonomi lreatif sebagai mesin utama pertumbuhan inklusi sekaligus sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional. UMKM bukan sekedar pelengkap struktur ekonomi Melainkan tulang punggung, penciptaan lapangan kerja dan juga penguatan ekonomi rakyat.
Dalam kerangka tersebut BI mendorong digitalisasi end-to-end bagi UMKM mencakup penguatan lelembagaan, peningkatan produktivitas dan perluasan akses pasar, serta efisiensi sistem pembayaran adopsi teknologi produksi integrasi ke online marketplace dan sektor ekspor. Serta digitalisasi pembayaran melalui QRIS, mengingkatkan produktivitas skala usaha, transparansi, dan kualitas pencatatan keuangan. Dengan pendekatan tersebut, UMKM dan ekonomi kreatif tumbuh lebih cepat sekaligus menjadi pilar pertumbuhan yang tangguh Inklusif dan berkelanjutan.
Strategi ketujuh, mengenai transformasi sistem pembayaran. Solikin menekankan akan terus mengakselerasi secara konsisten sistem pembayaran, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) Tahun 2030.
Strategi kedelapan yakni soal sinergisitas. Solikin mengatakan, rangkaian inisiatif yang berdiri parsial di masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) menjadi kondisi yang necessary.
Ia menyebut, setiap instansi semua memiliki program-program untuk mendukung pembangunan, tetapi yang terjadi baru sebatas necessary, but not sufficient, jadi perlu adanya kecukupan. Dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin tinggi berbagai pihak tidak bisa bekerja sendiri. Semua harus bersinergi.
“Berbagai arah kebijakan dan pemikiran yang telah saya sampaikan merupakan Buah pikir dalam rangka memperkuat peran Bank Indonesia untuk terus menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi berdaya tahan dan inklusif,” tutupnya.