Tragedi Keracunan Massal: 800 Siswa Tumbang, Media Asing Soroti, KSP Bereaksi

Sorotan tajam media asing kini mengarah ke Indonesia menyusul kasus keracunan massal yang menimpa lebih dari 800 siswa peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Peristiwa ini memicu desakan kuat dari Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program yang seharusnya memastikan gizi, bukan justru membahayakan kesehatan anak-anak bangsa. KSP menekankan pentingnya perbaikan segera demi menjamin keamanan dan kesehatan para siswa.

Berbagai kantor berita global, termasuk Reuters, Australia Broadcasting Corporation (ABC) News, BBC, CNN, The Guardian, Al Jazeera, hingga The Straits Times, secara serentak melaporkan insiden ini. Reuters, misalnya, merinci bagaimana lebih dari 800 siswa jatuh sakit dalam dua kasus keracunan makanan yang berbeda dalam satu minggu terakhir setelah mengonsumsi hidangan dari program MBG.

Kasus pertama yang menjadi perhatian publik terjadi di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 569 siswa dari lima sekolah dilaporkan mengalami mual dan muntah pada Rabu (17/9), sehari setelah mengonsumsi nasi dan ayam yang disajikan oleh sebuah dapur umum pada Selasa (16/9). Sekretaris Pemerintah Daerah Garut, Nurdin Yana, menyatakan bahwa hingga Jumat (19/9), sepuluh siswa masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit, sementara sisanya telah pulih. Sebelumnya, sekitar 30 siswa sempat dirawat di rumah sakit, dengan sebagian besar lainnya ditangani di rumah masing-masing.

Menanggapi insiden memprihatinkan tersebut, Yana menegaskan bahwa pemerintah setempat akan meningkatkan pengawasan ketat terhadap dapur-dapur penyedia makanan. Ia juga memastikan program MBG tidak akan dihentikan, melainkan akan disesuaikan dengan memberikan jenis makanan yang lebih sederhana namun terjamin keamanannya untuk sementara, seperti roti, susu, telur rebus, dan buah.

Pada hari yang sama, Rabu (17/9), insiden serupa juga mengguncang Kepulauan Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di mana 277 siswa menjadi korban keracunan makanan massal. Badan Gizi Nasional (BGN) segera bertindak cepat dengan menghentikan sementara distribusi makanan di wilayah tersebut untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyampaikan permohonan maaf pemerintah atas terulangnya kasus-kasus ini di beberapa daerah, mengakui bahwa kejadian ini sama sekali tidak sesuai harapan atau kesengajaan.

KSP: Perlu Evaluasi Menyeluruh Program MBG

Menyikapi serentetan kejadian ini, Kepala KSP, Muhammad Qodari, menegaskan urgensi evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG. Menurutnya, pembenahan harus dilakukan baik dari sisi mekanisme pelaksanaan maupun kelembagaan yang menaunginya, demi memastikan tujuan utama program tercapai tanpa menimbulkan risiko kesehatan yang fatal bagi para siswa keracunan.

“Ini sudah wake up call, bahwa ini harus bisa diperbaiki secepatnya,” kata Qodari di Jakarta, Sabtu (20/9). Ia mengungkapkan kekhawatiran terbesar KSP adalah potensi kecelakaan serupa yang terjadi di daerah-daerah terpencil, di mana fokus dan kapasitas penanganan mungkin belum sebaik di wilayah perkotaan. Qodari menjelaskan bahwa MBG sejatinya dirancang sebagai program dengan standar ‘zero accident‘, sehingga setiap insiden, sekecil apa pun, tidak dapat ditoleransi. “Ini perlu perbaikan secara menyeluruh, baik dari segi pendirian Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) maupun pengiriman di lapangan,” tambahnya.

Ironisnya, sejak awal pelaksanaan program, sudah muncul sejumlah kasus keracunan. Qodari secara khusus menyoroti insiden keracunan massal di Garut yang menimpa 569 siswa, yang menjadi sorotan utama pada Kamis (18/9), menegaskan bahwa BGN tidak boleh menoleransi kejadian semacam ini. Ia kembali mengingatkan tentang risiko yang jauh lebih besar di daerah terpencil yang minim akses dan fasilitas kesehatan.

“Kalau di perkotaan mungkin cepat sembuh dan cepat tertangani karena fasilitas kesehatannya (bagus). Tapi kalau di daerah terpencil, itu bisa jadi bencana besar,” ujarnya. Ia menekankan bahwa Program MBG tidak boleh dijalankan dengan toleransi kesalahan sedikit pun. “Tingkat keracunannya 5% atau 1%, itu tidak bisa. Ini program dengan zero tolerance terhadap accident. Jadi MBG itu harus sempurna,” pungkasnya, menggarisbawahi komitmen terhadap keamanan pangan dan kesehatan siswa sebagai prioritas utama.