Whoosh Bebas Utang Negara? Ini Kata Kemenkeu Soal Kereta Cepat!

Ifonti.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan tegas menyatakan bahwa proyek strategis Kereta Cepat Jakarta Bandung, yang kini dikenal luas sebagai Whoosh, sama sekali tidak melibatkan utang pemerintah. Proyek ambisius ini sepenuhnya digarap melalui skema konsorsium antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia dengan perusahaan dari Tiongkok, menandaskan independensi pembiayaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa keseluruhan kesepakatan dalam pembangunan kereta cepat Whoosh berlandaskan prinsip business to business (B2B). Konsorsium Indonesia, yang salah satunya adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI), menjadi tulang punggung dalam struktur pembiayaan ini. “Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah. Tidak ada utang pemerintah karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI,” tegas Suminto dalam Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (10/10).

Pernyataan Suminto sekaligus menggarisbawahi bahwa seluruh porsi utang dalam proyek Kereta Cepat Whoosh dilakukan melalui pinjaman dari badan usaha, bukan dari pemerintah. Ini memastikan bahwa beban finansial dan risiko terkait utang sepenuhnya ditanggung oleh entitas bisnis yang terlibat. “Jadi perbedaan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang ada porsi equity dan ada porsi pinjamannya itu. Kesimpulannya adalah equity dan pinjaman dari badan usaha, jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya,” pungkasnya, menekankan pemisahan yang jelas antara keuangan negara dan proyek ini.

KCIC Berikan Diskon hingga Rp 50 Ribu untuk Penumpang Whoosh pada Oktober

Sebagai informasi tambahan, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memegang peran sentral sebagai salah satu BUMN yang tergabung dalam Joint Venture PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Bersama tiga BUMN lainnya, yakni PT Wijaya Karya (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII, PSBI menjadi representasi Indonesia dalam proyek ini. Struktur kepemilikan modal proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menunjukkan 60 persen digenggam oleh pihak Indonesia melalui Pilar Sinergi Indonesia, dengan KAI sebagai pemegang saham mayoritas, sementara 40 persen sisanya dimiliki oleh Tiongkok.

Meskipun demikian, investasi PT KAI dalam proyek ini tidak datang tanpa tantangan. Berdasarkan Laporan Keuangan Tengah Tahun KAI per 30 Juni 2025 yang belum diaudit, tercatat kerugian bersih dari investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama di PT PSBI mencapai angka signifikan, yaitu Rp 951,48 miliar. Sejak awal tahun 2025 saja, PT KAI telah mengucurkan modal investasi ke PT PSBI sebesar Rp 7,7 triliun, di mana PT KAI sendiri tercatat memiliki saham di PT PSBI sebesar 58,53 persen.

11,2 Juta Tiket Terjual sejak Whoosh Dikomersialkan Oktober 2023, 79 Persen Dibeli secara Online

Secara keseluruhan, total investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mencapai USD 7,27 miliar. Angka ini juga mencakup pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar USD 1,2 miliar. Dari total permodalan tersebut, 75 persen dipenuhi melalui pinjaman dari Bank Pembangunan China (CDB) dengan tenor 40 tahun dan bunga 2 persen per tahun. Sementara itu, sisanya 25 persen berasal dari modal bersama KCIC, menegaskan model pembiayaan yang dominan berasal dari pinjaman eksternal swasta dan modal patungan.

Klaim 43 Persen Penumpang Internasional Whoosh Berasal dari Malaysia

Ringkasan

Kementerian Keuangan menegaskan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) tidak melibatkan utang pemerintah. Pembiayaan proyek ini sepenuhnya berasal dari konsorsium BUMN Indonesia dan perusahaan Tiongkok dengan skema business to business (B2B), sehingga independen dari APBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto, menjelaskan bahwa seluruh utang proyek Whoosh dilakukan melalui pinjaman dari badan usaha, bukan pemerintah. PT KAI, sebagai bagian dari konsorsium Indonesia, memegang peran penting dalam struktur pembiayaan ini, memastikan beban finansial dan risiko ditanggung oleh entitas bisnis terkait.