Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong percepatan realisasi belanja anggaran ketahanan pangan, sebuah prioritas di periode awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga akhir September 2025, serapan anggaran ini baru mencapai Rp 81,2 triliun, atau 56,1 persen, dari total pagu yang disiapkan sebesar Rp 144,6 triliun.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTA edisi Oktober 2025 di Jakarta pada Selasa (14/10), memaparkan bahwa anggaran ketahanan pangan memang telah dibelanjakan melalui berbagai kementerian. Ini termasuk alokasi untuk program strategis seperti cetak sawah dan intensifikasi lahan, yang secara keseluruhan telah menunjukkan realisasi di atas 56 persen dari APBN.
Namun, Suahasil juga secara khusus meminta Kementerian/Lembaga terkait untuk menggenjot belanja pada segmen cetak sawah dan intensifikasi lahan. Realisasi di area ini masih tergolong rendah, yakni 31,3 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 10,9 triliun hingga akhir September 2025. “Ini juga perlu kita lakukan percepatan,” tegas Suahasil, menyoroti urgensi peningkatan serapan pada sektor krusial ini demi mengamankan ketahanan pangan nasional.
Selain itu, komponen vital lainnya dalam mendukung ketahanan pangan, seperti pembangunan bendungan, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air, juga memerlukan perhatian. Sektor ini menunjukkan realisasi 43 persen dari pagu Rp 23 triliun, mengindikasikan bahwa upaya percepatan tidak hanya terfokus pada lahan pertanian tetapi juga infrastruktur penunjangnya.
Sementara itu, program strategis lain, yakni realisasi Kampung Nelayan Merah Putih, terus menunjukkan progres positif. Hingga September 2025, serapan anggarannya telah mencapai Rp 0,8 triliun, atau 55,9 persen dari total pagu senilai Rp 1,4 triliun. “Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan,” tambah Suahasil Nazara, menggambarkan langkah nyata dalam pemberdayaan komunitas pesisir.
Kabar baiknya, realisasi anggaran ketahanan pangan hingga September 2025 ini menunjukkan peningkatan signifikan sebesar 14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, yang tercatat Rp 71,2 triliun. Peningkatan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor pangan.
Secara rinci, anggaran ketahanan pangan tersebut telah dikucurkan melalui berbagai jalur. Sebanyak Rp 46,2 triliun dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP), Rp 12,9 triliun melalui Transfer Ke Daerah (TKD), dan Rp 22,1 triliun melalui pembiayaan, menunjukkan pendekatan komprehensif dalam distribusi dana untuk mencapai tujuan ketahanan pangan.