Sebuah langkah mengejutkan telah diambil di Korea Selatan, di mana penasihat khusus secara resmi mengajukan surat perintah penangkapan terhadap Kim Keon Hee, istri dari mantan Presiden Yoon Suk Yeol. Langkah ini diambil menyusul dugaan serius keterlibatannya dalam kasus manipulasi saham dan penyuapan.
Jika surat perintah ini dikabulkan oleh pengadilan, peristiwa ini akan menandai sejarah konstitusional Korea sebagai kali pertama seorang mantan ibu negara Korea Selatan ditangkap atas dugaan pelanggaran hukum. Ini adalah preseden yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan keseriusan kasus yang dihadapi. Dilansir dari Korea Times, pengajuan surat perintah ini dilakukan pada Kamis (7/8) oleh kantor Penasihat Khusus Min Joong Ki ke Pengadilan Distrik Pusat Seoul.
Dasar hukum dari permintaan penangkapan ini mencakup pelanggaran Undang-Undang Pasar Modal dan Undang-Undang tentang Hukuman Berat atas Kejahatan Ekonomi Tertentu, menyoroti sifat serius dari tuduhan yang dilayangkan. Sebelumnya, Kim Keon Hee sendiri telah menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar 12 jam pada Rabu (6/8). Pemeriksaan tersebut berpusat pada dugaan manipulasi harga saham Deutsche Motors, sebuah perusahaan dealer resmi BMW di Korea, yang menjadi inti dari skandal ini.
Tampil di hadapan media sesaat sebelum menjalani pemeriksaan, Kim sempat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada publik atas kekhawatiran yang telah timbul. Dalam momen yang langka dan memalukan bagi demokrasi Korea modern, ia bahkan secara retoris menyebut dirinya sebagai “bukan siapa-siapa”, sebuah pernyataan yang sarat akan keprihatinan dan penyesalan.
Meskipun demikian, di balik pernyataan publik dan permohonan maaf tersebut, masih banyak fakta yang memerlukan pengungkapan dan verifikasi menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Menurut laporan Korea Times, pihak jaksa memandang kasus ini dengan sangat serius. Mereka bahkan secara eksplisit menyatakan adanya potensi pemalsuan barang bukti jika Kim Keon Hee tidak segera ditahan, mempertegas urgensi penahanan demi integritas penyelidikan.