Indonesia Mendorong Reformasi Sistem Keuangan Global yang Inklusif di KTT G20
Johannesburg, Afrika Selatan – Indonesia lantang menyuarakan urgensi reformasi sistem pembiayaan global agar lebih berpihak pada negara berkembang. Seruan ini menjadi agenda utama dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang berlangsung di Johannesburg, Afrika Selatan, Jumat (22/11).
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dalam forum tersebut, menyoroti ketidakadilan dalam arsitektur keuangan internasional saat ini. Menurutnya, negara berkembang belum mendapatkan ruang fiskal yang memadai untuk memacu pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Dalam sesi pleno, Indonesia secara aktif mendorong terciptanya mekanisme pembiayaan yang lebih adil dan merata. Beberapa opsi yang diajukan termasuk penghapusan utang, skema blended finance, serta alokasi pendanaan khusus untuk mendukung transisi energi hijau. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa akses pembiayaan yang setara, terjangkau, dan dapat diprediksi adalah kunci utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi global dan mempercepat realisasi agenda pembangunan berkelanjutan.
“Wakil Presiden menekankan bahwa pembiayaan internasional harus lebih mudah diakses dan setara bagi negara berkembang, termasuk melalui mekanisme penghapusan utang, pembiayaan inovatif, dan dukungan yang kuat untuk transisi hijau,” tegas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers seusai sesi pertama KTT G20 2025.
Baca juga: Di G20, Wapres Gibran Dorong Program Makan Bergizi Jadi Model Investasi Global
Tidak hanya fokus pada isu pendanaan global, Indonesia juga mendorong negara-negara anggota G20 untuk mempercepat pemanfaatan teknologi digital yang inklusif. Dalam forum tersebut, Indonesia mengangkat QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai contoh nyata solusi pembayaran lintas negara yang efisien, sederhana, dan telah diadopsi secara luas di berbagai negara Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan. Pemerintah Indonesia melihat potensi besar dalam model interoperabilitas pembayaran serupa untuk diadopsi sebagai standar global, dengan tujuan memperkuat inklusi keuangan secara global.
“Beliau juga menyoroti keberhasilan solusi digital sederhana seperti QR yang telah diadopsi berbagai negara Asia, serta mendorong dimulainya dialog G20 mengenai ekonomi kecerdasan di tengah pesatnya perkembangan teknologi keuangan,” imbuh Airlangga.
Lebih lanjut, Indonesia menegaskan bahwa reformasi sistem pembiayaan internasional harus berjalan seiring dengan tata kelola teknologi yang adaptif dan inklusif. Oleh karena itu, Indonesia secara proaktif mendorong G20 untuk memulai pembahasan formal mengenai economy of intelligence serta kerangka tata kelola kecerdasan buatan (AI). Hal ini dianggap krusial mengingat teknologi AI semakin terintegrasi ke dalam sistem ekonomi dan keuangan global.
Ringkasan
Indonesia mendorong reformasi sistem keuangan global yang lebih adil bagi negara berkembang dalam KTT G20 di Afrika Selatan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti ketidakadilan dalam arsitektur keuangan internasional dan mendorong mekanisme pembiayaan yang lebih merata, termasuk penghapusan utang dan dukungan transisi energi hijau. Akses pembiayaan yang setara diyakini sebagai kunci memperkuat ketahanan ekonomi global.
Selain itu, Indonesia juga mendorong pemanfaatan teknologi digital inklusif dengan mengangkat QRIS sebagai contoh solusi pembayaran lintas negara yang efisien. Indonesia melihat potensi besar model interoperabilitas pembayaran serupa untuk diadopsi sebagai standar global demi inklusi keuangan. Indonesia juga mendorong pembahasan formal mengenai economy of intelligence dan tata kelola kecerdasan buatan (AI).