Jakarta, IDN Times – Di tengah tantangan global dan domestik yang terus membayangi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap optimistis ekonomi Indonesia akan mencapai target pertumbuhan 5,2 persen (year on year/yoy) pada tahun 2025. Optimisme ini didasarkan pada serangkaian kebijakan strategis dan instrumen kebijakan yang disiapkan untuk memacu pemulihan ekonomi.
Andriansyah, Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, menjelaskan bahwa beberapa kebijakan kunci telah diperkenalkan sejak kuartal III-2025 untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di penghujung tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi “8+4+5”, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat.
“Kami yakin target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yang dipatok 5,2 persen, bisa tercapai. Kuncinya terletak pada efektivitas kebijakan yang sudah dan akan kami implementasikan hingga akhir tahun dan beberapa bulan mendatang,” ujarnya dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
1. Penguatan Likuiditas Perbankan untuk Sektor Riil
Salah satu fokus utama adalah peningkatan likuiditas perbankan. Penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank Himbara pada awal September lalu menjadi langkah krusial. Tujuannya jelas: memperkuat sektor perbankan agar mampu mengatasi masalah likuiditas yang sempat menghantui pasar.
Komitmen pemerintah berlanjut dengan penambahan alokasi dana sebesar Rp76 triliun, yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemprov DKI Jakarta. Langkah ini diharapkan menjadi stimulus bagi perbankan untuk lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor riil, yang pada gilirannya akan menopang pemulihan ekonomi nasional.
Dengan injeksi likuiditas ini, sektor perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan ke usaha produktif, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong investasi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.
“Kami terus menjaga keseimbangan antara kebijakan sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Dari sisi pasokan, penambahan likuiditas yang telah dilakukan, dari Rp200 triliun kemudian ditambah Rp76 triliun, adalah contohnya,” jelas Andriansyah.
2. APBN sebagai Katalis Pendorong Ekonomi
Selain likuiditas, pemerintah juga menekankan pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan vital sebagai katalis utama penggerak perekonomian.
“Fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangat penting. Memang, tidak semua belanja negara secara langsung tercermin dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi. Namun, APBN memiliki peran krusial sebagai katalis yang mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tutur Andriansyah.
3. Peran Swasta dan Pemberantasan Hambatan Investasi
Pemerintah menyadari betul pentingnya peran serta sektor swasta dalam memajukan perekonomian. Oleh karena itu, penguatan sektor swasta menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi, dengan tujuan memperkokoh fondasi ekonomi domestik. Salah satu upaya yang terus digenjot adalah deregulasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.
“Kami terus melakukan deregulasi. Saat ini, Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah memiliki tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran; kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking; dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berupaya keras untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan terus berupaya mengelola anggaran negara secara efektif, memastikan setiap pengeluaran memberikan dampak maksimal bagi perekonomian. Program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas setiap alokasi anggaran.
Ringkasan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimis ekonomi Indonesia akan mencapai target pertumbuhan 5,2 persen pada tahun 2025. Optimisme ini didasarkan pada kebijakan strategis seperti pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat.
Selain itu, pemerintah menekankan peran APBN sebagai katalis utama penggerak perekonomian dan pentingnya peran serta sektor swasta. Pemerintah terus melakukan deregulasi untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif dan berupaya keras menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan.