Jakarta, IDN Times – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Solikin M. Juhro, menegaskan isu mengenai independensi BI tidak relevan jika dikaitkan dengan proses pengisian posisi Deputi Gubernur BI yang kosong setelah pengunduran diri Juda Agung. Adapun Isu independensi sempat mencuat setelah Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, dicalonkan untuk mengisi posisi tersebut.
Solikin menambahkan bahwa Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga independensinya sesuai dengan mandat yang diatur dalam Undang-Undang.
“Selama ini, Bank Indonesia selalu menjaga independensinya dengan baik, sambil terus berkoordinasi dan bersinergi erat dengan otoritas terkait, termasuk pemerintah. Tidak ada isu mengenai independensi BI dalam situasi yang kami hadapi sekarang,” ujar Solikin usai mengikuti fit and proper test di DPR RI, Jumat (23/1/2026).
1. Tekankan pentingnya memahami independensi secara utuh 
Solikin mengungkapkan pentingnya memahami independensi secara holistik dalam konteks ekonomi saat ini, di mana Bank Indonesia juga harus menjaga interdependensi.
Tantangan ekonomi, baik di tingkat global maupun domestik, sangat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Dalam menghadapi tantangan tersebut, kerja sama antara Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga-lembaga terkait lainnya menjadi kunci.
“Dalam menghadapi kompleksitas permasalahan yang ada, kita tidak mungkin bekerja sendiri,” kata Solikin.
2. Tekankan pentingnya koordinasi yang solid 
Lebih lanjut, Solikin menekankan pentingnya penguatan sinergi antara Bank Indonesia, pemerintah, dan otoritas terkait lainnya untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang ada. Dengan koordinasi yang solid, Bank Indonesia dapat lebih efektif dalam mengelola kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mengendalikan inflasi.
Selain Thomas Djiwandono dan Solikin M. Juhro, ada pula Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, dan Asisten Gubernur BI, Solikin M. Juhro, yang berasal dari internal BI, yang dicalonkan untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia.
3. Usung tema Semangka dalam paparan fit and proper test 
Dalam fit and proper test, Solikin memaparkan strategi bertajuk Semangka yang dirancang sebagai satu paket kebijakan yang terintegrasi buat mendukung program Asta Cita Pemerintah. Ia menjelaskan semangka adalah singkatan dari delapan langkah kebijakan moneter yang berfokus pada stabilitas makroekonomi dan keuangan serta memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia di tengah dinamika global.
Pertama, huruf ‘S’ yaitu stabilitas makroekonomi dan keuangan, yang berfungsi sebagai jangkar untuk ketahanan ekonomi nasional di tengah dunia yang bergejolak. Stabilitas ini mencakup nilai tukar rupiah yang stabil, inflasi yang terkendali, serta sistem keuangan yang sehat.
“Untuk menopangnya, Bank Indonesia (BI) selama ini menerapkan bauran strategi kebijakan yang terintegrasi, mengorkestrasi kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dalam satu kesatuan arah untuk mendukung ekonomi berkelanjutan,” ujar Solikin.
Kedua, huruf ‘E’ yaitu ekonomi syariah dan pesantren, sebagai modal sosial yang dapat mendorong produktivitas maupun pertumbuhan ekonomi. Ketiga, huruf ‘M’ yaitu makroprudensial inovatif, sebagai instrumen kunci untuk mendorong intermediasi pembiayaan yang optimal, seimbang, dan inklusif di tengah keterbatasan instrumen kebijakan lainnya.
Keempat, huruf ‘A’ adalah akselerasi reformasi struktural, yang merupakan syarat utama buat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengantarkan Indonesia menuju negara berpendapatan tinggi.
“Dalam konteks ini, BI berperan strategis sebagai enabler reformasi struktural dengan menjaga stabilitas makroekonomi, serta mengarahkan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk mendukung pembiayaan di sektor produktif dan prioritas,” ucapnya.
Kelima, huruf ‘N’ yaitu navigasi stabilitas harga pangan, yang diarahkan untuk mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makroekonomi, pertumbuhan inklusif, sekaligus menopang ketahanan pangan nasional.
Keenam, huruf ‘G’ yaitu gerak UMKM dan ekonomi kreatif, yang dilakukan melalui pendampingan kepada pelaku ekonomi kreatif terkait literasi keuangan dan digital, dukungan pembiayaan, perluasan akses pasar, transformasi digital, hingga pemetaan UMKM.
Ketujuh, huruf ‘K’ yaitu keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Transformasi sistem pembayaran ini dipercepat secara konsisten, sejalan dengan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030.
“Digitalisasi dipandang sebagai instrumen strategis untuk menurunkan biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan, dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional,” tambahnya.
Kedelapan, huruf ‘A’ yaitu aksi bersama, sinergi, dan kolaborasi. Dengan ketidakpastian dan kompleksitas yang semakin tinggi, BI tidak bisa bekerja sendiri, sehingga diperlukan sinergi antara otoritas, industri, serta masyarakat yang menjadi kunci dalam mendorong transformasi struktural ekonomi nasional menuju pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan.
Fit and Proper Test Deputi Gubernur BI, Solikin Tawarkan Kebijakan Semangka Solikin Juhro Bahas Ini saat Fit-Proper Test Calon Deputi Gubernur BI DPR Hari Ini Gelar Uji Kelayakan-Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI