Di hamparan sawah Desa Mulyosari, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan, aktivitas panen tak hanya sekadar menandai musim tanam yang berhasil.
Di tengah para petani dan tumpukan padi yang siap diangkut, Bank Indonesia (BI) hadir membawa pesan yang lebih besar: menjaga harga pangan tetap terjangkau. Dari daerah sentra produksi inilah, upaya pengendalian inflasi pangan nasional dikuatkan.
Melalui pelaksanaan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sumatra 2026 di Banyuasin, Sumatra Selatan, Bank Indonesia langsung menjejakkan kakinya di tengah ekosistem pangan.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Ricky P. Gozali menegaskan, GPIPS dirancang untuk memperkuat pasokan pangan secara struktural, bukan hanya berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek.
“Bank Indonesia terus berkomitmen mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi dengan pemerintah daerah,” ujar Ricky, di sela-sela kegiatan, Rabu (11/2/2026).
Ricky menuturkan, kehadiran pemerintah pusat dan daerah menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan bukan sekadar urusan moneter, melainkan kerja bersama lintas sektor dan wilayah.
Adapun GPIPS yang digelar di Banyuasin menjadi pembuka rangkaian GPIPS nasional yang akan berlanjut di wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara (Balinusra), Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampua), serta Kalimantan.
Penguatan Struktural Pasokan Pangan
Dalam forum GPIPS Wilayah Sumatra, Ricky memaparkan tiga strategi utama pengendalian inflasi pangan nasional. Strategi pertama adalah peningkatan produksi pangan –khususnya hortikultura– melalui antisipasi risiko cuaca dan iklim.
Ia menambahkan, upaya yang bisa dilakukan antara lain dengan pemanfaatan bibit unggul tahan cuaca, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam antarkomoditas yang lebih terkoordinasi.
Strategi kedua adalah menjaga kelancaran distribusi dan konektivitas antarwilayah melalui peningkatan efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang disinergikan dengan BUMN logistik.
Adapun strategi ketiga adalah penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD atau perusahaan pangan daerah sebagai offtaker.
“Kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian/lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani, dan mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujar Ricky.
Adapun GPIPS mengusung tiga pembaruan utama sebagai penguatan dari pengendalian inflasi yang sebelumnya dikenal dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Pertama, penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan pangan terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem. Kedua, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif guna memperkuat stabilisasi harga pangan jangka pendek. Ketiga, penguatan sinergi pusat dan daerah untuk mendukung program prioritas pemerintah.
Penguatan sinergi pengendalian inflasi pangan juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru menyampaikan apresiasi atas penunjukan Sumsel, khususnya Kabupaten Banyuasin, sebagai tuan rumah GPIPS Wilayah Sumatra.
“Ini adalah bentuk kerja sama yang sangat baik dari seluruh jajaran pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Saya tidak bisa berbangga sendiri, karena ini adalah hasil kerja kolaboratif,” ujar Herman Deru.
Sebagai salah satu lumbung pangan nasional, Sumatra Selatan memiliki peran strategis dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga. Banyuasin, dengan bentang lahan pertaniannya, menjadi contoh bagaimana ketahanan pangan daerah berkelindan langsung dengan stabilitas ekonomi nasional.
Herman Deru menyebut, Pemerintah Sumatra Selatan menginisiasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) dan mengembangkan inovasi digital SiBenih yang lahir sejak masa pandemi Covid-19.
Upaya tersebut memperkuat posisi Sumsel sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga nasional, yang turut mengantarkan provinsi tersebut meraih penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada 2025.
Perkuat Bauran Kebijakan dan Sinergi TPIP–TPIDDari sentra pangan Banyuasin, Bank Indonesia memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan melalui GPIPS Wilayah Sumatra 2026. (Katadata/Surya)
Dari sisi sinergi BI dengan pemerintah pusat, pengendalian inflasi diperkuat melalui bauran kebijakan moneter, fiskal, dan sektoral dengan strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif).
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan menekankan, pengendalian inflasi pangan yang konsisten dan berkelanjutan menjadi amat penting.
Tujuannya, agar inflasi volatile food tetap terjaga pada kisaran 3,0–5,0% di tengah tantangan global dan domestik. Hal tersebut juga sesuai dengan kesepakatan High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).
Pada 2025, inflasi tercatat sebesar 2,92% (year-on-year), masih berada dalam sasaran inflasi 2,5±1%. Namun, pada Januari 2026 inflasi meningkat menjadi 3,55% (yoy), terutama dipicu oleh kelompok pangan bergejolak.
“Di tengah berbagai tantangan saat ini, penting untuk menjaga inflasi tetap terkendali khususnya volatile food. Upaya menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga perlu dilakukan melalui perluasan KAD yang disinergikan dengan BUMN Logistik, peningkatan akses pembiayaan melalui KUR, dan menjaga daya beli melalui penyaluran bantuan pangan,” imbuh Ferry.
GPIPS Sebagai Fondasi Penguatan Nasional
GPIPS Sumatra 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID Wilayah Sumatra yang menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis, mulai dari penguatan stabilisasi harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), antisipasi risiko cuaca ekstrem melalui adaptasi iklim, hingga percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Rangkaian kegiatan juga mencakup temu wicara petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana dan prasarana pertanian, business matching perbankan, serta pelepasan truk KAD komoditas bawang merah dan beras ke sejumlah daerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui mitigasi risiko iklim, peningkatan efisiensi logistik, dan penguatan produksi pangan demi menjaga stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.